²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah telah melakukan efisiensi besar-besaran dalam anggaran di tahun 2025, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada semua Kementerian/ Lembaga, sampai Pemerintah Daerah. Termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang harus terkena pemangkasan anggaran sampai Rp81,38 triliun, dari sebelumnya Rp 110,95 triliun menjadi Rp 29,57 triliun.

DPR pun buka suara mengenai pemangkasan tersebut. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan ketidaksetujuannya soal anggaran Kementerian PU yang kini hanya tersisa jauh dari pagu semula. Sebab akan banyak proyek yang bakal terhambat.

"Kalau saya ditanya setuju nggak anggaran Menteri PU sebesar itu, 1000% saya bilang tidak setuju. Tapi bukan kewenangan saya, saya bukan Presiden," katanya dalam rapat kerja di gedung DPR RI, Kamis (6/2/2025).

Baca: Rapat DPR Hujan Protes Anggaran Kementerian PU Dipotong Besar-besaran

Sementara itu politisi PDIP yang juga anggota komisi V Adian Napitupulu juga menyoroti dampaknya pada ketahanan pangan. Hal itu tidak sejalan dengan target pemerintahan Prabowo Subianto yang menginginkan swasembada tidak impor dalam 4 tahun.

"Pengurangan Rp 80 triliun ini dampaknya ke mana-mana. Tapi kalau sebagai Menteri siap bertanggung jawab, misalnya sumber daya air Rp 10,7 triliun terus kita mau bicara tentang ketahanan pangan, sementara rehabilitasi jaringan irigasi cuman 16 ribu hektare dari sekian banyak yang lain, ya memang tidak akan tercapai," beber Adian.

Karenanya sulit untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan anggaran yang ada. Padahal masih banyak jalan-jalan yang perlu diperbaiki dan infrastruktur yang harus digarap.

"Teman-teman di DPR harus rela nggak buat apa-apa. Ya jadi pembohong lah setahun, tidak mampu menepati janji-janjinya. Kan memang tidak bisa diutak-atik," ujar Adian.

Baca: Daftar 21 Proyek Infrastruktur Terdampak Pemotongan Anggaran Prabowo

(dce) Next Article Tak Dapat Tambahan, KKP 'Cuma' Dapat Anggaran Rp 6,2 T di 2025