²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta seluruh jajaran menteri dan kepala lembaga yang menjadi mitra komisinya untuk tidak menjadikan kebijakan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk tidak bekerja memberikan pelayanan publik ke masyarakat.

Pernyataan ini ia sampaikan saat menggelar rapat kerja dengan mitra komisinya, yakni Menteri PANRB, Menteri ATR/BPN, Kepala BNPP, Ketua DKPP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI dan Ketua ORI.

"Jangan sampai ada statement-statement dari menteri, pimpinan kepala lembaga mitra kerja komisi II DPR RI yang seolah-seolah atas dasar efisiensi dan rekonstruksi anggaran dia tidak bisa bekerja," ucap Rifqi di ruang rapat Komisi II DPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025)

"Itu tidak positif bukan hanya pada institusinya tapi juga pada pola kemitraan yang kita bangun," tegasnya.

Baca: Anggaran BPKP Rp 2,47 T Kena Pangkas, Sisanya Segini!

Rifqi mengaku memberikan pernyataan ini bukan tanpa alasan. Ia mengatakan pernah mendapatkan keluhan dari salah satu kementerian atau lembaga yang mengeluh tak bisa bekerja karena anggaran hasil efisiensi hanya cukup untuk bekerja sampai Oktober 2025.

"Bukan mitra kerja komisi II ini yang ngomong, tapi kalau ini sampai keluar dari mulut mitra kerja DPR RI saya kira lebih baik diomongkan di sini untuk kita susun baik-baik per program agar berapapun yang kita punya tetap kita bisa berjalan pelayanan publik tugas dan fungsi pokok kita masing-masing," tuturnya.

Selain itu, ia juga mengaku mendapatkan keluhan dari beberapa lembaga negara bahwa anggaran hasil efisiensi ini hanya cukup empat bulan untuk membayar gaji para pengemudi atau driver dan office boy (OB).

"Saya enggak balas, ya dalam hati saya ya dikurangi lah OB sama drivernya, karena itu menurut saya tidak pokok itu, yang pokok misal contoh ombudsman dana untuk investigasi enggak ada, itu pokok. Tapi kalau ditambah gini rasanya enggak mungkin gak bisa kerja," ungkap Rifqi.

"Kalau kurang ya dirasionalkan, dulu misalnya anggaran per investigasi Rp 10 juta misal yang kita bikin bagaimana Rp 5 juta dengan pendekatan TI dan seterusnya makanya dari itu saya kira butuh kreatifitas kita bersama," paparnya.

(arj/mij) Next Article Prabowo Hemat Akhir Tahun: Perdin Dipangkas, Infrastruktur Dibintangi!