²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah mampu melakukan penghematan yang besar dengan adanya Goverment Technology (GovTech). Hal ini diungkapkan usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Rabu (19/3/2025).

Menurut Luhut, nantinya GovTech akan menyatukan semua aplikasi di Kementerian Lembaga, sehingga terjadi masalah efisiensi dan korupsi. Selain itu presiden juga ingin semua keluarga di Indonesia juga memiliki akun bank sehingga bisa dilakukan penyaluran bantuan sesuai target, mulai Januari mendatang.

"Dan ini kira-kira kita sudah menghitung bisa berapa besar yang kita hemat, mungkin hampir Rp 100 Triliun dan seterusnya secara bertahap angkanya nanti saya kira di beri kemudian," katanya.

Baca: Prabowo Dikabarkan Bakal Temui Investor Pasar Modal Usai Anjlok 6%

Adapun menurut Luhut, Presiden ingin meresmikan atau melakukan launching GovTech ini pada 17 Agustus 2025 ini.

Lebih lanjut, menurutnya ada 300 orang yang menyiapkan Govtech Ini, yang rencananya akanb ditemui oleh presiden dalam waktu dekat.

"Dan ini juga ada 185 guru-guru di seluruh Indonesia untuk bertemu presiden lagi diatur oleh Seskab, waktunya kita mungkin lihat Sabtu, Minggu atau Senin. Presiden akan memberikan arahan pada mereka atau apresiasi terhadap guru-guru ini," kata Luhut.

Secara konsep, sebelumnya dijelaskan sistem ini nantinya akan serupa seperti aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah saat Pandemi Covid-19. Dengan begitu, data perjalanan masyarakat juga bisa akan terekam, untuk bisa profiling kemampuan belanjanya.

Baca: Luhut Ungkap MBG Bisa Kurangi Kemiskinan, Ketimpangan Makin Sempit

Sistem ini mengintegrasikan seluruh sistem digital yang saat ini telah dimiliki pemerintah, mulai dari coretax, sistem informasi mineral dan batu bara atau Simbara, sistem informasi sawit, perizinan berusaha melalui OSS, keimigrasian, digital ID atau data kependudukan, hingga data bongkar muat atau kepabeanan dan cukai.

Selain itu juga akan terintegrasi dengan sistem penyaluran belanja negara, seperti untuk kepentingan bantuan langsung tunai. Data-data penerimanya akan tercakup supaya membelanjakan dana yang diperoleh dari pemerintah secara benar.

(haa/haa) Next Article Diketuai Luhut, Prabowo Hidupkan Kembali Dewan Ekonomi Nasional