²©²ÊÍøÕ¾

Mining Forum

Royalti Pemegang IUPK Batu Bara Bakal Turun, Ini Penjelasan ESDM

Verda Nano Setiawan, ²©²ÊÍøÕ¾
20 March 2025 21:00
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Tri Winarno menyampaikan paparan dalam acara Mining Forum 2025 di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (²©²ÊÍøÕ¾/Tri Susilo)
Foto: Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Tri Winarno menyampaikan paparan dalam acara Mining Forum 2025 di Jakarta, Selasa (18/3/2025). (²©²ÊÍøÕ¾/Tri Susilo)

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan terkait turunnya tarif royalti batu bara, khususnya bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), Tri Winarno menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, skema Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan (PKP2B) generasi pertama yang saat ini berubah menjadi IUPK dibuat untuk menarik investasi asing.

Beberapa perusahaan besar seperti PT Vale Indonesia (PTVI) dan PT Freeport Indonesia (PTFI) masuk melalui mekanisme ini. Namun, setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diberlakukan, perusahaan yang ingin memperpanjang izin operasi diwajibkan memberikan kontribusi lebih tinggi.

"Nah PKP2B generasi pertama itu terus di dalam Undang-Undang 4 tahun 2009 apabila dilakukan perpanjangan, harus memberikan peningkatan, peningkatan yang lebih tinggi," ujar Tri dalam acara ²©²ÊÍøÕ¾ Mining Forum di Jakarta, dikutip Kamis (20/3/2025).

Sementara, seiring berjalannya waktu banyak perusahaan yang sebelumnya merupakan Penanaman Modal Asing (PMA) kini telah beralih menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Di sisi lain, Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dulunya dikuasai oleh penambang kecil kini telah berubah menjadi perusahaan besar.

"Tanda petik untuk industri tambangnya kecil, itu sekarang merebak IUP jadi sudah gede-gede semua, sementara ada beberapa PKP2B yang sebetulnya skalanya jadi malah menurun," katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya berencana melakukan evaluasi terhadap skema royalti agar lebih sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Sehingga tercipta rasa keadilan untuk pelaku usaha.

"Sekarang gini, ada yang dikenakan 28%, ada yang dikenakan 7%, terus kemudian tiba pertanyaan, loh apa beda saya? Privilege apa yang diberikan kepada saya sehingga saya berbeda? Kalau dulu terhadap luasan, sekarang nggak ada perbedaan," katanya.

Adapun, di dalam revisi Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batu Bara, tarif royalti IUPK batu bara akan mengalami penyesuaian.

Selain itu, pemerintah juga tengah merevisi Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


(pgr/pgr) Next Article Potret SPBU di Tengah Isu Perubahan Skema Subsidi BBM Cs

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular