²©²ÊÍøÕ¾

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi ²©²ÊÍøÕ¾Indonesia.com

Naiknya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) telah memicu gelombang protes dari banyak mahasiswa di berbagai wilayah di tanah air. Bahkan, ada yang sampai mengalami kenaikan UKT hingga mencapai 500%.

Baca: Biaya Kuliah Mahal, Mahasiswa Ini Jual Pakaian Bekas-Cuan Ratusan Juta

Kenaikan ini memberatkan mahasiswa dan keluarga, sekaligus menyoroti ketergantungan banyak universitas pada UKT sebagai sumber pendapatan utama. Hal itu menuntut solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan berbentuk diversifikasi sumber pendapatan universitas.

Sebagai mantan rektor, saya menyaksikan langsung tantangan yang harus dihadapi universitas dalam menyeimbangkan pendapatan dan kualitas pendidikan. Secara umum, universitas memiliki tiga penyangga operasional selain UKT, yakni jasa riset dan konsultansi, Badan Usaha Milik Kampus (BUMK), dan monetisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Namun, tiap penyangga memang memiliki kompleksitas tersendiri yang memerlukan tata kelola dan penanganan secara bijaksana.

UKT merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak universitas negeri di Indonesia. Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat pada tahun 2019, lebih dari 60% pendapatan universitas negeri berasal dari UKT. Kenaikan UKT menimbulkan kontroversi, terutama terkait aksesibilitas pendidikan.

Dengan PDB per kapita Indonesia yang mencapai US$ 4.050 pada tahun 2020, kenaikan UKT bisa mempersulit akses bagi keluarga berpenghasilan rendah. Menurut laporan Bank Dunia, 25% keluarga di Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga kenaikan UKT hanya memperlebar kesenjangan akses pendidikan tinggi.

Dalam konteks mengurangi beban UKT, mari kita lihat bagaimana mengoptimalisasi tiga penyangga operasional universitas yang disebutkan sebelumnya: jasa riset dan konsultansi, BUMK, dan monetisasi HAKI.

Jasa konsultansi tampak menjanjikan sebagai sumber pendapatan. Namun, implementasinya seringkali kurang efektif. Sebuah studi oleh Universitas Indonesia pada tahun 2018 menemukan bahwa kurang dari 20% proyek riset yang dikerjakan dosen berkontribusi secara finansial kepada universitas.

Hal ini antara lain dikarenakan kurangnya tata kelola yang mencegah penggunaan modalitas universitas (baik branding maupun logistik operasional) untuk proyek-proyek berafiliasi pribadi. Hal ini menciptakan situasi di mana potensi pendapatan dari jasa konsultansi untuk institusi tidak terwujud sepenuhnya.

Pengembangan BUMK seperti wisma atau asrama mahasiswa adalah strategi yang menjanjikan namun memerlukan investasi kapital (CapEx) yang besar. Tidak semua universitas memiliki kemampuan finansial untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang besar tanpa mengorbankan investasi pada aspek lain dari pendidikan.

Sebagai contoh, Universitas Gadjah Mada (UGM) membutuhkan investasi sebesar Rp 200 miliar untuk pembangunan asrama mahasiswa baru, sementara anggaran tahunan mereka sebagian besar sudah terserap untuk operasional dasar. Tanpa dukungan finansial yang kuat, pengembangan BUMK sering kali terhenti di tahap perencanaan.

Di sisi lain, pemanfaatan HAKI di kalangan universitas masih tergolong minim. Laporan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tahun 2021 menyebutkan bahwa hanya 5% dari paten yang didaftarkan oleh universitas yang berhasil dimonetisasi.

Kurangnya sinkronisasi antara riset yang dihasilkan dengan kebutuhan industri sering kali menjadi penghambat. Sebagai contoh, riset di bidang teknologi pertanian yang dilakukan universitas seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan aktual petani, sehingga paten yang dihasilkan tidak dapat diaplikasikan secara praktis di lapangan.

Diversifikasi sumber pendapatan menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada UKT. Kerja sama dengan industri dapat menjadi salah satu solusi. Universitas dapat mengembangkan program kerjasama yang tidak hanya mencakup riset tetapi juga praktek kerja, magang, dan sponsor.

Model ini telah berhasil diterapkan di negara-negara seperti Jerman dan Korea Selatan, di mana industri dan universitas bekerja sama dalam penyelarasan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja. Di Indonesia, PT. Telkom telah memulai program kerja sama dengan berbagai universitas untuk menciptakan program pendidikan yang relevan dengan industri telekomunikasi, menunjukkan potensi model kerja sama ini jika diterapkan lebih luas.

Program pendidikan eksekutif dan sertifikasi juga bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Data dari Harvard Business School menunjukkan bahwa program eksekutif mereka mendatangkan pendapatan tahunan yang signifikan.

Universitas di Indonesia bisa mengembangkan program serupa yang menargetkan profesional yang ingin meningkatkan keterampilan mereka. Menurut laporan McKinsey, terdapat peningkatan permintaan untuk pelatihan dan sertifikasi di kalangan profesional muda di Indonesia, yang menunjukkan pasar potensial untuk program-program ini.

Penggalangan dana melalui jaringan alumni dapat meningkatkan pendapatan universitas. Model ini telah lama diterapkan oleh universitas top Amerika Serikat (AS) seperti Harvard dan Stanford. Data dari Council for Aid to Education menunjukkan bahwa kontribusi dari alumni mencapai miliaran dolar setiap tahunnya.

Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung telah memulai upaya untuk menggalang dana dari alumni mereka, namun upaya ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai potensi maksimal.

Permasalahan pendanaan dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia adalah kompleks dan membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Diversifikasi pendapatan melalui pengembangan kerja sama industri, program eksekutif, dan kegiatan penggalangan dana bisa menjadi bagian dari solusi jangka panjang.

Penting bagi pemangku kepentingan pendidikan untuk berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan dan kualitas pendidikan tinggi, agar dapat terus menjadi harapan untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, universitas di Indonesia dapat memperkuat posisi mereka sebagai lembaga pendidikan yang unggul dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan nasional.

(miq/miq)