²©²ÊÍøÕ¾

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi ²©²ÊÍøÕ¾Indonesia.com

Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, menyimpan potensi ekonomi biru yang sangat besar. Dengan luas laut mencapai 6,4 juta kilometer persegi dan 17.000 pulau, sebanyak 62% wilayah Indonesia terdiri atas perairan.

Namun, potensi besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sejarah kejayaan maritim nusantara, mulai dari seni berlayar dan membuat kapal pinisi di Sulawesi serta kejayaan pelayaran Sriwijaya dan Majapahit, menunjukkan bahwa laut pernah menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi dan politik Indonesia. Sayangnya, orientasi kebijakan yang terlalu darat-sentris setelah masa kolonial mengakibatkan sektor maritim terpinggirkan.

Pada 2045 pemerintah Indonesia memiliki target ambisius: sektor ekonomi biru diharapkan menyumbang hingga 15% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan US$ 7,4 triliun hingga US$ 9,8 triliun. Target ini bukanlah hal mustahil, tetapi diperlukan strategi pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Belajar dari Norwegia dan China, dua negara dengan keberhasilan besar di sektor maritim, Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Norwegia memanfaatkan pendekatan klasterisasi dan penguatan rantai pasok maritim, sementara China memprioritaskan investasi besar-besaran melalui inisiatif Jalur Sutra Maritim atau yang kita kenal China's Maritime Silk Road.

Lalu, bagaimana Indonesia dapat memperkuat ekonomi birunya?

Tantangan Besar Sektor Maritim
Kontribusi sektor maritim terhadap PDB Indonesia masih rendah, hanya sekitar rata 7,8% selama 10 tahun terakhir, meskipun laut menyediakan peluang besar. Sebagian besar aktivitas ekonomi maritim Indonesia masih terfokus pada perikanan, yang menyumbang 29% dari total PDB maritim.

Ketergantungan ini membawa risiko besar, seperti eksploitasi berlebihan dan praktik perikanan ilegal, yang merugikan Indonesia hingga US$ 201 juta per tahun antara 2013-2018. Selain itu, sektor energi lepas pantai juga turut menyumbang 25% terhadap PDB maritim, tetapi aktivitas ini rentan terhadap dampak lingkungan, seperti polusi laut dan kerusakan ekosistem.

Foto: Tabel kontribusi maritim terhadap GDP. (Istimewa)

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi tantangan kemiskinan pada nelayan, di mana 68% populasi miskin tinggal di kawasan pesisir. Infrastruktur yang buruk di daerah pulau dan wilayah terpencil, seperti kurangnya listrik dan akses telekomunikasi, memperburuk situasi ini. Banyak nelayan tidak memiliki fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) yang memadai, sehingga hasil tangkapan mereka terbuang percuma.

Dari Laut ke Darat: Paradigma Baru Pembangunan
Untuk memaksimalkan potensi ekonomi biru, Indonesia perlu mengadopsi paradigma baru, yaitu pembangunan dari laut ke darat. Pendekatan ini menempatkan laut sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi dan sosial.

Hal itu mencakup integrasi sektor maritim dengan berbagai sektor lain, seperti pariwisata bahari, energi terbarukan, dan bioteknologi. Pemerintah juga perlu memperkuat kelembagaan dengan mengoordinasikan kebijakan lintas sektor dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pesisir, pelaku usaha, dan organisasi internasional.

Ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk memperkuat ekonomi biru Indonesia. Pertama adalah melakukan Diversifikasi Ekonomi Maritim dengan mengurangi ketergantungan pada sektor perikanan dengan mengembangkan sektor lain, seperti pariwisata bahari dan energi terbarukan, termasuk Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC), arus bawah laut, dan gelombang laut.

Kedua, Pembangunan Infrastruktur Pesisir dan Pulau Terpencil. Ini bisa dilakukan dengan memastikan akses infrastruktur dasar seperti cold storage, bahan bakar nelayan, dan telekomunikasi di daerah terpencil untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Ketiga, Klasterisasi Industri Maritim dengan mengintegrasikan sektor maritim melalui klaster berbasis geografis dan rantai pasok, seperti yang dilakukan Norwegia. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan mendorong inovasi.

Keempat, Keamanan dan Perlindungan Laut. Memperkuat pengawasan perairan melalui teknologi satelit dan drone untuk mencegah perikanan ilegal, penyelundupan, dan pencemaran laut.

Kelima, Pendidikan dan Riset Maritim. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui riset dan pendidikan bertaraf internasional untuk mendukung inovasi di sektor maritim.

Keenam, Peningkatan Diplomasi Maritim. Memperkuat kerja sama internasional untuk memastikan keamanan laut, perdagangan lintas negara, dan perlindungan lingkungan.

Ekonomi Biru: Pilar Pembangunan Berkelanjutan
Ekonomi biru adalah konsep yang mengintegrasikan keberlanjutan ekosistem laut dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Hal ini mencakup praktik ramah lingkungan, pengurangan limbah, efisiensi sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat. Pengembangan ekonomi biru harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Sebagai contoh, sektor bioteknologi dapat memanfaatkan kekayaan laut Indonesia untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, seperti alga sebagai superfood dan bahan baku farmasi. Sektor pariwisata bahari juga dapat dikembangkan melalui pengelolaan yang lebih baik, sehingga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal.

Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia
Visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yang pertama kali diperkenalkan pada 2014, memberikan arah yang jelas untuk pengembangan sektor maritim. Namun, implementasi visi ini memerlukan perencanaan yang lebih matang dan koordinasi antar kementerian yang lebih baik. Roadmap Ekonomi Biru yang telah disusun perlu disinkronkan dengan kebijakan maritim secara keseluruhan untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.

Kesimpulan
Dengan potensi laut yang melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor maritim sebagai pilar utama pembangunan ekonomi. Namun, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, diperlukan upaya luar biasa, termasuk perubahan paradigma pembangunan dari laut ke darat.

Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pembangunan sektor maritim. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai poros maritim dunia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ekonomi biru bukan hanya masa depan Indonesia, tetapi juga harapan untuk menjadikan laut sebagai pusat pembangunan yang berkelanjutan.

(miq/miq)