²©²ÊÍøÕ¾

• Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia agar mengubah acuan tingkat garis kemiskinan
• Ini direkomendasikan diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity
• Lantas, bagaimana kondisi kemiskinan ekstrem di Indonesia? bagaimana perkembangan anggaran kemiskinan di Indonesia?

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia agar mengubah acuan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity.

Menurut Bank Dunia, seharusnya garis kemiskinan di Indonesia diukur dengan paritas daya beli melalui besaran pendapatan sebesar US$ 3,20 per hari, bukan dengan ukuran yang pemerintah gunakan sejak 2011 sebesar US$ 1,9 per hari.

Menteri Keuangan Sri MulyaniÌýpun buka suara. Ia mengatakan, ukuran garis kemiskinan yang disarankan Bank Dunia itu belum bisa menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia.

Selain itu, jika ukuran garis kemiskinannya di naikkan malah menyebabkan 40% masyarakat malah tergolong orang miskin.

Sri Mulyani menganggap ukuran itu tidak bisa seketika digunakan di tanah air karena, salah satunya masing-masing wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda satu sama lain. Sehingga, pengeluaran masyarakat untuk hidup berbeda satu dengan yang lain.

Untuk diketahui, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikutip Bank Dunia, ada 5,98 juta orang yang berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem pada 2021. Jumlah tersebut setara 2,16% dari total populasi Indonesia.

Sementara, tingkat kemiskinan ekstrem tersebut lebih rendah dibandingkan kemiskinan nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan pada waktu yang sama sebesar 27,54 juta jiwa atau 10,14% dari populasi. Pada Maret 2022, angkanya turun menjadi 9,54%.

Penduduk yang mengalami kemiskinan tersebar di seluruh provinsi. Rasionya terhadap populasi terbesar ada di Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jika dilihat dari jumlahnya, Jawa Barat yang terbanyak memiliki penduduk miskin ekstrem mencapai 1,77 juta orang.

Bank Dunia menilai Indonesia salah satu negara yang mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem terbesar. Krisis ekonomi 1997-1998 telah menyebabkan angka kemiskinan absolut tersebut melonjak ke level 63,16%. Sepanjang 2000-2015, Indonesia berhasil menurunkan kemiskinan ekstrem rata-rata 2,1% per tahun.

Lantas akan kah penduduk yang mengalami kemiskinan ekstrem tersebut dapat dihilangkan? Memang, meski jumlahnya relatif kecil tidak menjamin kemiskinan mudah diatasi.

Pada dasarnya terdapat tiga cara yang dilakukan pemerintah. Pertama, memberikan bantuan sosial dan subsidi. Kedua, pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar.

Ìý

Anggaran Kemiskinan Meningkat

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, pemerintah mengalokasikan dana Rp 431,5 triliun untuk anggaran perlindungan sosial.

Nilai tersebut sebesar 15,9% dari total belanja negara, turun 11,54% dari outlook 2021 yang ditargetkan sebesar Rp 487,8 triliun.

Sebagian besar anggaran perlindungan sosial tahun ini dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat melalui belanja kementerian/lembaga (KL) dan non-KL.

Untuk anggaran melalui belanja K/L dimanfaatkan untuk pelaksanaan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat/KPM, Program Kartu Sembako untuk 18,8 juta KPM, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,1 juta siswa.

Ada pula Program KIP Kuliah untuk 713,8 ribu mahasiswa, serta Penerima Bantuan Iuran (PIB) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 96,8 juta jiwa.

Sementara anggaran perlindungan sosial melalui belanja non-K/L dipergunanakan pembiayaan seperti subsidi listrik untuk 37,9 juta jiwa, dan subsidi LPG tabung 3kg sebanyak 8 juta metrik ton.

Kemudian untuk Program Kartu Prakerja, penyaluran subsidi bunga KUR, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta bantuan langsung tunai (BLT) desa untuk 8 juta keluarga di pedesaan.

Ìý

Seiring dengan adanya bansos tersebut, jumlah penduduk miskin Tanah Air sudah berkurang dari 28,7 juta orang (September 2012) menjadi 26,5 juta orang (September 2021).

Kemudian pada September 2022 jumlahnya turun tipis menjadi sekitar 2,64 juta orang, dengan persentase kemiskinan 9,57%. Kendati demikian, penurunan kemiskinan itu masih jauh dari target.

Perubahan angka kemiskinan di Indonesia mengikuti pertumbuhan ekonomi cukup dekat. Hal ini dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh ekonom dari Australian National University, yang dikutip dari artikel "What's Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century?"

Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem bisa mencapai nol persen pada 2024. Saat ini pemerintah berupaya keras mengatasi kemiskinan ekstrem dengan beragam skema.

Ìý

Sebagai catatan penting, bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem tak cukup dengan kucuran bansos, tetapi juga harus ditangani dengan pendekatan lingkungan. Pemerintah harus melihat betul kondisi masyarakat tersebut.

Sebagian besar masyarakat dengan kemiskinan ekstrem cenderung membentuk kelompok dan tinggal di satu kawasan kumuh (slum).

Untuk itu, mengentaskan kemiskinan ekstrem perlu dilakukan pembangunan wilayah dengan membangun lingkungan layak huni dan bagaimana membuat kehidupan mereka 'layak' berkelanjutan.

²©²ÊÍøÕ¾ INDONESIA RESEARCH

[email protected]