²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Usai mendeklarasikan diri sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak imin sepertinya akan menempuh 'jalan terjal'. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dipastikan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (7/9/2023).

Untuk diketahui, Cak Imin akan dipanggil sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

"Sebagai warga negara yang baik beliau akan hadir," ungkap Sekjen PKB Hasanuddin Wahid kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Rabu (9/6/2023).

KPK sudah memanggil Cak Imin untuk diperiksa pada Selasa, (5/9/2023). Namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan memiliki acara yang harus didatangi. Cak Imin bersurat ke KPK untuk meminta penjadwalan ulang.

Akhirnya tim penyidik telah berkomunikasi dan melakukan penjadwalan ulang pada Kamis besok. Dia mengatakan penjadwalan ulang tersebut sesuai dengan yang diminta oleh Muhaimin.

Dugaan kasus korupsi sendiri berkaitan dengan pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Perkara ini terjadi di Kemnaker di masa Cak Imin menjabat Menakertrans, yaitu pada 2012.

Ìý

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka. Ketiganya adalah Reyna Usman, mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta, dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

'Jalan terjal' ini tampak mau tak mau harus dihadapi Cak imin. Namun, sebelumnya ada juga nama-nama Cawapres yang sempat terseret ke ruang KPK untuk diperiksa, siapa saja?

Hatta Rajasa

Tahun 2014 lalu juga menjadi tahun yang berat bagi mantan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa yang saat itu maju sebagai calon wakil presiden mendampingi calon persiden Prabowo Subianto. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Hatta sebagai saksi ewaktu menjabat Menteri Perhubungan periode 2004-2007.

Kasus tersebut diduga merugikan negara sebesar Rp 16 miliar. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis mantan Direktur Jenderal Perkeretaapian Soemino Eko Saputro dengan hukuman penjara 3 tahun pada 2011.

Tuntutan agar KPK memeriksa kembali keterlibatan Hatta dalam kasus kereta hibah itu disuarakan massa Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) yang menggelar aksi di KPK.
Kembali ramainya kasus korupsi Hatta berdekatan dengan pencalonan dia sebagai cawapres pada pemilu 2014.

Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah didapuk sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Parjuangan atau PDIP.ÌýÌýGanjar pernah dipanggilÌýKPKÌýpada 2018.Ìý

Ia diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan Made Oka Masagung.

"Saksi untuk IHP (Irvanto Hendra Pambudi Cahyo) dan MOM (Made Oka Masagung)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan yang dikutip dari detik.

Sebelumnya, KPK pernah memanggil Ganjar menjadi saksi kasus e-KTP dengan tersangka keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan pengusaha Made Oka Masagung pada 5 Juni 2018, tapi tak tidak hadir. Ganjar saat itu meminta penjadwalan ulang sebab saat ini sedang mempersiapkan pencalonannya sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Irvanto dan Made Oka menjadi tersangka kasus proyek e-KTP. Irvanto diduga sejak awal mengikuti proses tender e-KTP dengan perusahaannya, PT Murakabi Sejahtera, serta mengikuti beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati.

KPK menduga Irvanto yang merupakan keponakan Novanto itu menerima uang sejumlah total US$ 3,5 juta yang ditujukan untuk Novanto.

Anies Baswedan

Pada September 2022 lalu, saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi di penyelenggaraan Formula E Jakarta. Saat itu, Anies diperiksa pada Rabu, 7 September 2022 mulai sekitar pukul 09:30 WIB hingga 20:30 WIB.

Anies dipanggil penyidik KPK untuk memberikan keterangan soal penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Menurut Firli, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK hanya terkait dengan prosedur hukum.

²©²ÊÍøÕ¾ INDONESIA RESEARCH

[email protected]