²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ -Tim kampanye dari tiga bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) di Indonesia secara terperinci memaparkan visi-misi mereka terkait pemberantasan korupsi dalam acara "Your Money Your Vote" di ²©²ÊÍøÕ¾, Pada Rabu (29/11/2023).

Ketiga capres dan cawapres yang akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD telah memaparkan pandangannya terkait persoalan korupsi Indonesia dalam dokumen visi dan misi mereka.

Topik pembahasan ini didasarkan oleh data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat pada akhir 2022, Corruption Perception Index (CPI) Indonesia terjun bebas dari skor 38 menjadi 34 atau peringkat 110 dari 180 negara. Peringkat tersebut jauh di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Di awal era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), CPI Indonesia berada di angka 34 tepatnya pada 2014 dan pernah mencapai titik tertingginya yakni pada 2019 dengan skor 40. Namun dengan penurunan yang drastis khususnya pada 2022, menyebabkan skor CPI Indonesia kembali ke posisi yang sama atau balik ke titik nol.

Data ini mendatangkan asumsi bahwa pada periode pertama kepemimpinan presiden akan mengetatkan terjadinya korupsi, untuk mendapat persepsi positif masyarakat bahwa presiden menjabat berkinerja baik dalam memberantas korupsi. Namun, setelah memenangkan periode ke-2 terdapat tendensi korupsi kembali marak mengingat batas presiden menjabat hanya 2 periode.

Berdasarkan catatan ICW 2022, terdapat 612 orang tersangka kasus korupsi dengan total potensi kerugian keuangan negara mencapai Rp33,6 triliun.

Data Transparency International dari World Economics menilai of Corruption Perception Indonesia hanya ada di angka 37,8. Angka tersebut jauh dibawah rata-rata global yakni 48,4.

World Economics menghitung persepsi korupsi dengan rentang 0-100 di mana angka 100 adalah yang terbaik. Dengan angka hanya 37,8 maka Indonesia masuk kategori D atau "poor".

Sementara itu berdasarkan laporan tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat Rp 84 triliun yang telah diselamatkan dan didominasi oleh Penyelamatan Potensi Kerugian Negara dari pemulihan/penertiban aset, realisasi PSU, Piutang PAD yang berpotensi tidak tertagih, dan sertifikasi asset sebesar Rp 76 triliun.

Fokus utama pembahasan tim sukses capres dan cawapres berada pada masa depan KPK, yang saat ini tengah menghadapi cobaan berat dengan tersangka korupsi yang melibatkan Ketua KPK, Firli Bahuri.

Ketua KPK Firli Bahuri pada 22 November 2023 ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. KPK sebagai lembaga yang menangani kasus pidana korupsi dengan sifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun tercoreng akibat kasus yang melibatkan ketuanya sendiri.

Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap Firli sebagai saksi sebanyak dua kali. Penyidik kepolisian juga telah menggeledah dua rumah yang diduga milik Firli di kawasan Kartanegara dan Villa Galaxy Bekasi, serta memeriksa 91 saksi dan menyita berbagai bukti.

Berikut hasil diskusi dan pemaparan dari setiap paslon yang diwakili tim sukses masing-masing kandidat dalam program Your Money Your Vote.

1. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN)

Anggota Dewan Pakar Tim Nasional AMIN, Bambang Widjojanto, menekankan komitmen untuk mengembalikan marwah dan kehormatan KPK. Langkah tersebut mencakup pengembalian independensi dan integritas di KPK.

Bambang menyatakan perlunya pengawasan ketat dalam proses seleksi pimpinan dan pegawai KPK untuk memastikan kehadiran individu yang benar-benar berintegritas. Harapannya, hanya orang yang benar-benar berintegritas yang akan terpilih menjadi pegawai di KPK.

Menurut Bambang, keterlibatan publik sangat penting dalam upaya perbaikan KPK, dan minimnya peran publik menjadi salah satu penyebab terpilihnya sosok seperti Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Namun, informasi itu tidak digubris oleh panitia seleksi dan Komisi III DPR RI. "Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya," ujar dia.

2. Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Tim kampanye Prabowo-Gibran, yang diwakili oleh Anggota Dewan Pakar, Darwin Ginting, menyoroti komitmen mereka untuk memperkuat KPK. Salah satu langkah yang diusulkan adalah mengubah status lembaga ini dari ad hoc menjadi permanen, sejalan dengan praktik beberapa negara lain. "Mempermanenkan itu kenapa tidak," kata dia.

Darwin juga menekankan pentingnya proses seleksi pimpinan KPK yang ketat, dengan standar integritas setinggi mungkin. Dahulu, kata dia, seleksi pimpinan KPK dianggap sangat mengerikan dan paling sulit. Standar integritas pimpinan KPK, kata dia, harus dibuat setara dengan malaikat. "Orang mengatakan menjadi anggota KPK itu harus setengah malaikat, artinya orang berharap banyak pada lembaga tersebut," kata dia.

Darwin menyatakan bahwa partisipasi dari semua pihak, termasuk publik, akan menjadi kunci dalam memperkuat KPK. Dia menegaskan bahwa membangun lembaga yang kuat memerlukan kerjasama dan dukungan bersama.

3. Ganjar Pranowo-Mahfud Md

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Johan Budi, menyampaikan pandangan bahwa KPK mengalami pelemahan setelah revisi undang-undang pada 2019. Revisi itu, kata dia, mengubah sejumlah aspek yang sebenarnya menjadi dasar KPK tetap bertaji memberantas korupsi.

Dia mencontohkan beberapa perubahan dalam UU yang menggerus kekuatan komisi antikorupsi. Dia bilang dulu KPK berstatus independen, tidak di bawah presiden.

Perubahan seperti status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) , kata dia, menjadi problem selanjutnya karena mengubah standar kode etik dan perilaku yang melekat pada para personel komisi antirasuah. Kewenangan KPK dalam menghentikan penyidikan, dianggap juga semakin menggerus kekuatan lembaga.

Johan Budi mengumumkan bahwa tim Ganjar-Mahfud membuka opsi untuk merevisi UU KPK sebagai upaya memperkuat lembaga ini secara kelembagaan.

"KPK harus diperkuat secara kelembagaan, lembaga diperkuat bisa dengan kita revisi UU," kata dia. Selain itu, dia menekankan perlunya memperketat proses seleksi pegawai sebagai bagian dari usaha perbaikan KPK.

Dengan demikian, ketiga pasangan calon menunjukkan komitmen mereka untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK dan memperkuat peran lembaga ini dalam pemberantasan korupsi, dengan pendekatan yang berbeda-beda namun seragam dalam prinsip.

²©²ÊÍøÕ¾ INDONESIA RESEARCH

[email protected]