²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ -Pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi isu panas setiap tahun. Isu ini diperkirakan masih akan menjadi bola panas bagi siapapun presiden Indonesia terpilih berikutnya.

Persoalan kenaikan UMP buruh ini akan dibahas oleh timses masing-masing bakal calon presiden (bacapres) di Program Your Money Your Vote ²©²ÊÍøÕ¾, Rabu (6/12/2023).

²©²ÊÍøÕ¾ TV dapat disaksikan melalui siaran TV digitalchannel 40 untuk wilayah Jabodetabek Banten, dan Transvision channel 805.

Seperti diketahui, tiga bacapresdan bakal calon wakil presiden (bacawapres) akan bertarung dalam pemilihan presiden (pilpres) 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar(Cak Imin), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Di tangan salah satu ketiga bacapres inilah nasib buruh akan ditentukan sejak 2024 mendatang.

UMP biasanya ditetapkan pada akhir November setelah tripartite (buruh, pengusaha, pemerintah) menggelar serangkaian pertemuan.ÌýKenaikan UMP sudah menjadi bagian dari aksi turun ke jalan para buruh sejak September 2023 dan memuncak pada November atau jelang pengumuman.

Aksi turun jalan paling parah terjadi di kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, di dua titik. di kawasan industri MM2100 dan Gobel, pada 30 November 2023.

Pada tahun ini, kalangan buruh menginginkan kenaikan UMP 2024 sebesar 15% dengan memperhitungkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Foto: Aliansi buruh Bekasi yang tergabung Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) melakukan aksiÌýmogokÌýnasionalÌýdi kawasan MM2100, Jalan Sumatra, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (30/11/2023). (²©²ÊÍøÕ¾/Muhammad Sabki) Aliansi buruh Bekasi yang tergabung Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) melakukan aksiÌýmogokÌýnasionalÌýdi kawasan MM2100, Jalan Sumatra, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Rabu (30/11/2023). (²©²ÊÍøÕ¾/Muhammad Sabki)

Kebutuhan Hidup Layak yang diminta buruh minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.
Merujuk peraturan tersebut 64 KHL termasuk beras, uang pulsa, uang potong rambut, rekreasi, biaya kesehatan, pakaian, hingga sewa kontrak rumah.

Kenaikan UMP dari Tahun ke Tahun

Pemerintah memerintahkan penetapan dan pengumuman UMP sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 51/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan.
Dengan perhitungan tersebut, kenaikan UMP paling tinggi hanya 7,50%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan kenaikan UMP 2023 yang ditetapkan maksimal 10%.

Maluku Utara masih menjadi provinsi dengan persentase kenaikan tertinggi yaitu 7,5%. Provinsi lain yang kenaikannya di atas 5% yaitu DI Yogyakarta dengan persentase kenaikan 7,27% dan Jawa Timur 6,13%. Provinsi lain memilih menaikkan UMP 2024 hanya berkisar 1% hingga 5%.

Sedangkan DKI Jakarta masih menjadi pemegang UMP tertinggi dengan nilai Rp 5.067.381. Sedangkan yang terendah ada di Jawa Tengah dengan nilai UMP Rp 2.036.947

Dalam catatan ²©²ÊÍøÕ¾, UMP tidak pernah naik double digit sejak 2017. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, UMP hampir selalu naik di atas 10%.

Pemerintah bahkan tidak menaikkan UMP pada 2021 sebagai imbas pandemi Covid-19 yang meluluhlantakan ekonomi Indonesia.

Pada 2013, UMP naik 19,1% sementara pada 2014 sebesar 17,44%.ÌýMeskipun pada tahun ini kenaikan UMP ditetapkan maksimal 10% tetapi tidak ada satupun provinsi yang mengerek UMP hingga 10% atau double digit.

Bagaimana UMP Dirumuskan?
Perhitungan UMP ikut mempengaruhi besaran kenaikan tiap tahun. Formula kenaikan UMP saat ini merujuk pada PP No 51 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 36/2021 tentang Pengupahan.

PP ini merupakan revisi dari PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.Ìý

Formula perhitungan UMP saat ini mencakup 3 variabel yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α). Indeks tertentu berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30.

Adapun rumus formula perhitungan upah minimum yakni sebagai berikut:

UMP = inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu/α)

Mengacu pada data-data sebelum penentuan UMP di November, di mana Inflasi Oktober 2023 sebesar 2,56% dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal III-2023 sebesar 4,94%. Sementara indeks yang dipakai adalah 0,1 atau 0,3 maka UMP 2024 adalah:

2,56% + (4,94 X 0,1) = 3,054% atau 2,56% + (4,94 X 0,3) = 4,042

Perhitungan UMP Sudah Berevolusi Tujuh Kali

Perhitungan UMP Indonesia sendiri sudah berevolusi sebanyak tujuh kali.ÌýPeriode 1969 - 1995, Indonesia menetapkan upah dengan merujuk pada Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). KFM terbagi dalam lima kelompok kebutuhan hidup dan terdiri atas 47 jenis komoditas (komponen) kebutuhan fisik tenaga kerja, seperti makanan dan minuman dan bahan bakar.

Perhitungan upah kemudian berganti pada pada 1996.
Pada periode 1996 - 2005, dasar yang digunakan adalah Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). KHM terdiri atas empat kelompok kebutuhan hidup dan terdiri atas 43 komoditas.

Pemerintah kemudian mengubah dasar yang digunakan pada 2006. Pada periode 2006 - 2012 dasar yang digunakan adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang terdiri atas tujuh kelompok kebutuhan hidup dan meliputi 46 komoditas.

Jumlah komoditas sebagai penentu kehidupan layak tenaga kerja ditambah menjadi 60 jenis pada 2015. Daftar komoditas tersebut digunakan hingga 2015.

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, maka penentuan besaran upah minimum (UM) diubah dengan menggunakan formulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Formula tersebut bertahan hingga 2020 sebelum aturan kenaikan UMP ditentukan berdasarkan PP 36/2021.Ìý
Banyak pihak menilai PP 36/2021 menjadi kontroversial setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan UU Cipta Kerja sebagai dasar PP 36/2021 dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat karena dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada PP 36/2021, formula perhitungan UMP mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi. Upah juga dientukan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Terdapat pula perhitungan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan seperti paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.

PerhitunganÌýUMP berdasarkan PP 36/2021 hanya bertahan pada 2022-2023 sebelumnya akhirnya berganti menjadi PP 51/2023.

Buruh di Mata Capres
Besarnya jumlahh buruh di Indonesia serta strategisnya isu upah membuat kalangan tersebut menjadi perhatian besar dalam visi dan misi capres 2024.

Yang menarik, tiga dari enam bacapres pernah bersinggungan langsung dengan penentuan UMP. Ganjar Pranowo pernah menjadi penentu UMP di Jawa Tengah.
Anies Baswedan juga pernah menjadi penentu UMP di Jakarta. Anies bahkan pernah menjadi perbincangan setelah UMP Jakarta pada 2022 menjadi polemik berkepanjangan bahkan berakhir di Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaÌý(PTUN).

Persoalan bermula setelah pemerintah menetapkan UMP 2022 sebesar 1,09%. UMP Jakarta 2022 semula naik 0,85% menjadi Rp 4,45 juta. Namun, Gubernur DKI Jakarta saat itu Anies Baswedan menghitung ulang formula kenaikan dan menetapkan kenaikan UMP sebesar 5,11% menjadi Rp 4,6 juta.
Pengusaha Jakarta kemudian membawa polemik UMP ke PTUN Jakarta. UMP Jakarta akhirnya berlaku sesuai ketentuan lama yakni Rp 4,45 juta.

ÌýPasangan Anies yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga pernah terlibat dan perumusan UMP saat menjabat sebagai menteri tenaga kerja dan transmigrasi untuk periode 2009 - 2014. Dalam masa jabatannya, tahun 2013 menjadi tonggak sejarah tertinggi untuk kenaikan UMP DKI Jakarta yakni 49%.

Merujuk pada dokumen visi dan misi presiden, ketiga bacapres menaruh perhatian besar pada buruh dan berkomitmen untuk mensejahterakan buruh.
Program yang ditawarkan Ganjar adalah menyediakan rumah murah dan Prabowo lebih pada menyediakan beasiswa bagi putra-putri buruh dan meningkatkan daya beli buruh.

Sementara itu, Anies menjanjikan sistem pengupahan yang adil bagi buruh dengan mempertimbangkan biaya hidup yang layak dan bantuan pangan murah untuk buruh.