²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Debat calon wakil presiden (cawapres) kedua yang berlangsung pada Minggu (21/1/2024) menggali sejumlah isu pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Namun, sejumlah isu strategis dan mendesak justru luput dari perhatian cawapres.

Dalam debat semalam, beberapa isu panas dibahas tiga cawapres yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Di antaranya adalah soal minimnya kepemilikan lahan petani, hilirisasi, konflik agrarian, impor Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga energi baru dan terbarukan (EBT).

Namun, debat masih dalam tahap melempar pertanyaan untuk menggali pengetahuan masing-masing cawapres. Tidak ada pembahasan yang mendalam mengenai program atau solusi ke depan, terutama dalam ketahanan pangan dan energi.

Sejumlah isu genting dan strategis bahkan luput dari debat semalam. Di antaranya adalah:

1. Subsidi Energi
Subsidi energi, mulai dari Bahan Bakar Minyak (BBM), gas hingga listrik menjadi persoalan besar yang terus dihadapi pemerintah. Subsidi BBMbahkan seperti "bom waktu" yang bisa meledak setiap saat dan membahayakan kesehatan APBN.

Merujuk data Kementerian Keuangan, subsidi energi pada 2023 mencapai Rp 164,3 triliun atau 5,26% dari total APBN.

Subsidi energi kerap melonjak jauh di atas targetnya. Pada 2022, misalnya, subsidi dan kompensasi energi subsidi menembus Rp 551,1 triliun atah hampiir 18% dari belanja negara.

Subsidi BBM bahkan terus membangkak dari Rp 84,2 triliun pada 2019 menjadi Rp 422,8 triliun pada 2022. Subsidi turun pada tahun lalu menjadi Rp 95,6 triliun sejalan dengan melandainya harga minyak.

Realisasi subsidi BBM tetap menjadi beban meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan kebijakan baru di awal pemerintahannya pada 2015.

Sebagai catatan, sebelum 2015, pemerintah menanggung subsidi premium dengan menetapkan harga per liternya. Pemerintah akan menanggung selisih harga keekonomian dengan harga yang dijual PT Pertamina. Cara tersebut dianggap membuat anggaran jebol karena subsidi rawan bengkak oleh kenaikan harga minyak Indonesia /ICP, pelemahan rupiah, hingga over kuota.

Pada 2012, misalnya, realisasi subsidi BBM jebol menjadi Rp 211,9 triliun, jauh di atas alokasinya yang ditetapkan sebesar Rp 137,4 triliun. Pada 2013, realisasi subsidi BBM menembus Rp 210 triliun, lebih tinggi dari alokasinya (Rp 199,9 triliun).

Sejak 1 Januari 2015, penentuan harga BBM mengacu pada fluktuasi harga minyak dunia yang dievaluasi pada periode tertentu tetapi harga BBM tetap ditetapkan pemerintah.

Dengan harga yang masih ditetapkan maka Pertamina sebagai distributor BBM tidak bisa menetapkan harga sesuai harga pasar terkini. Harga Pertalite, misalnya, tidak pernah naik sejak 2018- September 2022. Pembengkakan subsidi pun terus terjadi.

Sepanjang 12 tahun terakhir (2012-2023), hanya lima kali realisasi BBM di bawah alokasi yang ditetapkan yakni pada tahun 2010, 2014, 2015, 2019, dan 2023. Pada periode tersebut, asumsi makro untuk ICP jauh di bawah yang ditetapkan.

2. Inflasi Pangan

Isu inflasi hanya disinggung sedikit oleh cawapres, termasuk Gibran. Dalam debat Gibran menyinggung soal ancaman greenflation yang terkait erat dengan pergeseran penggunaan bahan pangan untuk energi sehingga memicu inflasi baru.

Greenflation memang sudah menjadi isu di sejumlah negara maju seperti Prancis. Namun, persoalan besar dalam inflasi Indonesia saat ini adalah mengenai pasokan pangan yang sangat bergantung pada musiman.


Inflasi harga pangan yang masuk dalam kelompok harga bergejolak atau volatile food adalah musuh besar Indonesia. Harga cabai, beras, telur, daging ayam, minyak goreng, dan gula saling silih berganti menyumbang inflasi Indonesia.

Inflasi kelompok pangan sangat rentan dengan musiman di mana biasanya naik saat pasokan menipis karena musim panas atau hujan. Inflasi kelompok pangan juga menjadi penting mengingat 75% pengeluaran masyarakat miskin Indonesia adalah pangan.
Jika inflasi pangan melonjak maka makin banyak masyarakat Indonesia yang jatuh miskin.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 15 tahun terakhir, inflasi kelompok harga bergejolak yang didominasi pangan selalu jauh di atas inflasi umum. Pengecualian hanya terjadi pada 2011 dan 2017.

3. Kesejahteraan Petani
Persoalan kesejahteraan petani juga tidak dibahas dalam debat. Tiga cawapres hanya menyinggung mengenai banyaknya petani gurem di Indonesia dengan kepemilikan lahan kurang dari 0,5 hektare. Isu lain yang terkait dengan petani adalah banyaknya sengketa lahan, food estate, serta subsidi pupuk.

Namun, tidak ada satupun cawapres yang menyinggung kesejahteraan petani serta bagaimana mereka mengupayakan agar petani makin sejahtera. Termasuk didalamnya adalah memperbaiki nilai tukar petani, perbaikan irigasi, atau harga gabah yang tidak terlalu jauh dari beras.

Data BPS menunjukkan upah nominal buruh tani pada Desember 2023hanya sebesar Rp68.900 per hari.

Dari sisiNilai Tukar Petani (NTP) yang merupakanperbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib) juga stagnan di angka 108-111 dalam dua tahun terakkhir.

NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

4. Harga Beras
Isu beras hanya disinggung sedikit dalam debat dalam kaitannya dengan impor beras. Padahal, isu harga beras yang melonjak dalam setahun terakhir selalu menjadi perbincangan hangat dari ibu rumah tangga hingga pemangku kebijakan.

Harga beras terus mencatat rekor demi rekor dalam setahun terakhir. Kekeringan serta larangan ekspor di sejumlah negara membuat harga beras melonjak.
Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) menunjukkan harga beras bulanan melonjak 23% dalam dua tahun dari Rp 11.750 pada Januari 2022 menjadi Rp 14.550 per Desember 2023.
Harga beras bahkan terus menyumbang inflasi di hampir sepanjang 2023.

BPS mencatat inflasi beras pada September 2023 sebesar5,61% (year on year/yoy). Inflasi itu merupakan inflasi beras tertinggi selama lima tahun terakhir.

Kenaikan harga beras sangat menentukan inflasi umum mengingat beras memiliki bobot dalam perhitungan inflasi makanan mencapai 3,33%, tertinggi dari komoditas lainnya.

5. Perubahan iklim
Perubahan iklim yang ekstrem menjadi musuh bersama warga dunia. Namun, isu ini hanya disinggung dalam kaitannya dengan dampak El Nino dan kebutuhan impor pangan.

Lloyd's, telah meluncurkan skenario risiko sistemik yang memodelkan dampak ekonomi global dari peristiwa cuaca ekstrem yang menyebabkan guncangan pangan dan air, dan memperkirakan kerugian sebesar US$ 5 triliun selama periode lima tahun. Bila dirupiahkan angkanya mencapai Rp78.050 triliun.

Skenario ini mengeksplorasi bagaimana peningkatan peristiwa cuaca ekstrem yang hipotetis namun masuk akal, terkait dengan perubahan iklim, dapat menyebabkan kegagalan panen* dan kekurangan pangan dan air global yang signifikan. Ketika peristiwa ini berlangsung, masyarakat di seluruh dunia akan mengalami gangguan, kerusakan, dan kerugian ekonomi yang meluas, sehingga mendorong perubahan besar dalam keselarasan geopolitik dan perilaku konsumen.

Salah satu ancaman besar dalam perubahan iklim yang ekstrem adalah fenomena El Nino.

Kondisi meteorologi akibat El Nino bisa saja terjadi mempengaruhi harga komoditas, khususnya pertanian. Misalnya harga patokan Asia, beras di Thailand5% pecah meningkat hampir 60%. El Nino tahun 1986-1988, naik dari US$185,75 per metrik ton pada awal El Niño menjadi US US$ 294,00 pada akhir kuartal kedua tahun 1979 hingga kuartal pertama

Kemudian pada tahun 2013 di 21 negara, menemukan penyebab El Niño inflasi meningkat dari 0,1 menjadi 1,0 poin persentase untuk sebagian besar negara, dan semakin besar pula bobot pangan dalam indeks harga konsumen suatu negara keranjang, semakin besar pula lonjakan inflasi yang ditimbulkannya oleh El Nino.

Asia Development Bank (ADB) memaparkan perekonomian Asia berisiko mengalami kekeringan atau curah hujan berlebihan.