²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Akhir-akhir ini viral generasi Z atau yang disebut gen Z lebih banyak nganggur. Hal ini didasari karena sulitnya mencari pekerjaan dikarenakan kurangnya pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak bagi gen Z.

Banyaknya gen Z atau generasi muda yang tidak berpendidikan ini menjadi tugas berat bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden berikutnya Prabowo Subianto.

Di mana kini dalam mencari pekerjaan yang nyaman serta bergaji besar setidaknya perlu kualifikasi lulusan perguruan tinggi. Namun sayangnya, penduduk Indonesia yang mengemban pendidikan hingga perguruan tinggi masih minim.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), menunjukkan, tingkat pendidikan mayoritas penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023, tertinggi masih menduduki tingkat SMA sederajat sebesar 30,22%

Urutan kedua disusul oleh tamatan SD sebesar 24,62%, kemudian disusul tamatan SMP sebesar 22,74%. Sementara itu masyarakat yang mencapai tamatan perguruan tinggi sederajat hanya mencapai 10,15%. Dan masih terdapat 12,23% masyarakat Indonesia yang tidak memiliki ijazah.

Minimnya Pendidikan masyarakat Indonesia hingga jenjang perguruan tinggi dilandasi oleh tingginya biaya uang kuliah, sehingga mendorong sebagian masyarakat Indonesia yang kurang mampu tidak melanjutkan Pendidikan hingga sarjana.

Melihat kehebohan uang kuliah yang mahal, kini Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 2024/2025 di beberapa kampus perguruan tinggi mendapatkan penolakan keras dari berbagai pihak, terutama mahasiswa. Dalam beberapa waktu belakangan, mahasiswa di berbagai daerah melakukan demonstrasi sebagai bentuk protes atas kenaikan UKT yang dinilai sangat memberatkan.

Melihat gelombang penolakan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem, setelah menindaklanjuti masukan masyarakat terkait implementasi UKT tahun ajaran 2024/2025 dan sejumlah koordinasi dengan perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk PTN berbadan hukum (PTN-BH).

Jumlah warga RI dengan tingkat pendidikan tinggi jauh lebih rendah dibandingkan SIngapura di mana 58% penduduknya sudah menyelesaikan pendidikan tinggi.

Foto: fytconsultants Penduduk Singapura berdadasarkan umur dan pendidikan

Merujuk pada laporan Statistik Pendidikan 2023 BPS, penduduk miskin masih sulit dalam mengakses pendidikan, terutama pada jenjang perguruan tinggi. Padahal, kesetaraan akses terhadap pendidikan tinggi merupakan salah satu cara untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan juga keluar dari kemiskinan.

Capaian APK PT (angka partisipasi kasar perguruan tinggi) 2023 pada rumah tangga kelompok pengeluaran terendah (Kuintil 1) hanya sebesar 17,54%. Capaian tersebut masih rendah apabila dibandingkan dengan kelompok dengan pengeluaran tertinggi (Kuintil 5).

Pada kelompok ini, lebih dari separuh penduduk berusia 19- 23 tahun sedang bersekolah di pendidikan tinggi (52,6%). Angka ini menunjukkan adanya disparitas yang cukup tinggi antara rumah tangga berpendapatan sangat tinggi dan berpendapatan sangat rendah dalam mengakses pendidikan tinggi.

Sebagai catatan berikut perhitungan kuintil:

• Kuintil 1: 20% Penduduk Termiskin
• Kuintil 2: 20% Penduduk Miskin dan Rentan
• Kuintil 3: 20% Penduduk dengan pengeluaran Moderat
• Kuintil 4: 20% Penduduk dengan pengeluaran Menengah ke Atas
• Kuintil 5: 20% Penduduk Terkaya

Foto: BPS Angka partisipasi perguruan tinggi

²©²ÊÍøÕ¾ Research

[email protected]