²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Anggaran Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) untuk KRL Jabodetabek menjadi sorotan setelah pemerintah berencana mengubah skema subsidi.

Tarif KRL Jabodetabek rencananya akan diberikan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 2025. Kebijakan ini diharapkan bisa membuat anggaran subsidi Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) menjadi lebih tepat sasaran.

Merujuk Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, subsidi PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) dialokasikan Rp4,79 triliun. Anggaran sebesar itu digunakan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

Anggaran subsidi terus mengalami kenaikan khususnya dalam hal transportasi, baik untuk motor listrik, mobil listrik, dan Kereta Rel Listrik (KRL).

Secara umum, subsidi Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) merupakan hal yang penting bagi warga Republik Indonesia (RI) khususnya perihal transportasi yang melibatkan mobilitas dalam beraktivitas.

Semakin besarnya subsidi yang diberikan pemerintah, maka biaya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya akan cenderung lebih murah dibandingkan jika tidak ada subsidi.

Moda transportasi yang biasa digunakan untuk mobilitas yakni motor, mobil, serta KRL.

Dilansir dari Kementerian Perindustrian untuk 2023, insentif motor listrik sebesar Rp1,4 triliun untuk 200 ribu unit, sedangkan mobil listrik sebesar Rp1,6 triliun untuk 35.862 unit.

Sedangkan pada 2024, insentif motor dan mobil listrik menjadi semakin besar yakni masing-masing sejumlah Rp4,2 triliun (untuk 600 ribu unit), sementara Rp 4,9 triliun (untuk 107.587 unit).

Kendati insentif begitu besar diberikan oleh pemerintah, namun masyarakat cenderung masih relatif sedikit dalam memanfaatkan insentif tersebut.

Hal ini terbukti dari jumlah motor listrik yang tersalurkan pada 2023. Berdasarkan data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Roda Dua (SISAPira), jumlah motor listrik yang tersalurkan pada 2023 sebesar 11.532 unit. Angka ini hanya 5,76% dari total unit yang siap diberikan insentif motor listrik oleh pemerintah pada 2023.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesatsi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan insentif motor listrik yang diberikan pemerintah sekitar Rp7 juta per unit. Namun, besarnya angka tersebut tidak membuat masyarakat serta-merta membeli motor listrik. Salah satu penyebabnya adalah karena kebiasaan lama masyarakat dalam kendaraan internal combustion engine (ICE).

Subsidi KRL Jangkau 290 Juta Penumpang

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan KRL di wilayah Jabodetabek sepanjang 2023  menjangkau 290.890.677 penumpang. Jumlah tersebut naik 35% dibandingkan  2022 sebanyak 215.049.396Ìý±è±ð²Ô³Ü³¾±è²¹²Ô²µ

Namun, jika dibandingkan tahun 2019 yang sebanyak 336.274.343 orang, jumlah penumpang KRL pada 2023 masih 13% lebih rendah. Salah satu penyebabnya karena di awal 2023 masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya kembali bekerja di kantor atau work from office (WFO) dan banyak juga masyarakat yang masih ragu untuk menggunakan transportasi umum.

Dengan jangkauan yang begitu besar, namun angka subsidi PSO KRL justru mengalami penurunan dibandingkan 2022.

PSO subsidi KRL Jabodetabek pada 2022 sebesar Rp1,8 triliun dan pada 2023 sebesar Rp1,6 triliun. Demikian pula total PSO 2022 sebesar Rp2,8 triliun, turun di 2023 menjadi hampir Rp2,6 triliun.

Artinya, subsidi per penumpang pengguna KRL pada 2023 sebesar Rp8.594. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan subsidi yang diterima per orang untuk motor listrik.
Penumpang kereta api di Jabodetabek yang mencapai 290,89 juta adalah menghitung pergerakan. Artinya, dalam jumlah tersebut sangat besar kemungkinan orang sama yang menggunakan kereta selama berhari-hari. Terlebih, mayoritas pengguna KRL adalah komuter sehingga mereka akan menggunakan kereta yang sama. Dengan demikian, subsidi yang mereka dapatkan bisa lebih dari Rp 8.594.

¹ó´Ç³Ù´Ç:ÌýRincian Kontrak PSO KA 2023 Sumber: PT KAI (2022) diolah Djoko Soegijapranata

Kontrak PSO terbesar diberikan untuk pelayanan KRL Jabodetabek Rp1,6 triliun (64,27%). Selanjutnya untuk KA Jarak Dekat Rp466,2 miliar (18,29%), KA Jarak Sedang Rp216,7 miliar (8,50%), KRD Rp152 miliar (5,97%), KRL Jogja-Solo Rp53 miliar (2,11%), KA Jarak Jauh Rp12,4 miliar (0,49%), dan KA Lebaran Rp9,4 miliar (0,37%).

Menanggapi hal ini, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan bahwa untuk menambah subsidi sektor transportasi darat, lebih bijak jika Pemerintah dan DPR bersepakat mau mengalihkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp5 trliun diberikan pada perbaikan dan pembenahan transportasi umum. Baik untuk angkutan umum perkotaan maupun angkutan jalan perintis. Mobilitas masyarakat terbesar di sektor transportasi darat.

Dia menambahkan ongkos murah KRL akan sangat membantu pekerja. Berdasarkan penelitian World Bank, belanja transportasi yang tepat bagi masyarakat adalah maksimal 10% dari upah bulanannya. Kajian World Bank itu berdasarkan riset dari negara-negara di Amerika Latin dan negara di Kepulauan Karibia 2007.

Survey Badan Litbang Perhubungan tahun 2013, ketika ditetapkan tarif KRL Jabodetabek satu harga dan murah, total ongkos transportasi yang dikeluarkan pengguna KRL Jabodetabek masih 32% dari pendapatan bulanan. 

²©²ÊÍøÕ¾ INDONESIA RESEARCH

[email protected]