²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto telah melantik 48 menteri anggota Kabinet Merah Putih masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) beserta lima pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator (Kemenko).

Beberapa nama yang menjabat relatif tak asing di telinga, seperti Sri Mulyani Indrawati yang kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, Ario Bimo Nandito Ariotedjo yang kembali menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, hingga Bahlil Lahadalia yang juga kembali menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dari 53 nama yang tersebut, terdapat tiga orang yang berasal dari organisasi keagamaan, 23 orang yang berasal dari partai, dan 27 orang berasal dari professional.

Hal ini menunjukkan bahwa Prabowo cenderung memilih orang profesional dengan jumlah hampir 50% dari total nama yang dipanggil untuk menjabat dan mengisi kabinetnya.

Dari total 23 orang yang berasal dari partai, terdapat tujuh partai di belakangnya. Partai-partai tersebut yakni Golongan Karya (Golkar) sebanyak delapan orang, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sejumlah lima orang, Demokrat sebanyak empat orang, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang masing-masing berjumlah dua orang, serta Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang masing-masing berjumlah satu orang.

Kabinet Merah Putih

Kabinet Merah Putih dikumpulkan untuk menyamakan visi dari seluruh pejabat yang telah dilantik pekan ini di Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah, pada hari ini Kamis (24/10/2024) hingga Minggu (27/10/2024). Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menteri, wakil menteri, kepala badan, staf khusus, hingga penasihat presiden akan mengikuti acara tersebut.

Saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2024), Prabowo mengaku mengutamakan kerja sama tim. Dengan demikian, tim bisa bekerja sama untuk mencapai target-target yang dicanangkan.

Hal ini diharapkan bisa memberi gambaran lebih jelas mengenai kebijakan pemerintah ke depan, terutama dengan banyaknya kementerian yang ada.

²©²ÊÍøÕ¾ INDONESIA RESEARCH

[email protected]