������վ

“Menyikapi perkembangan���������ٴdz��ܰ�����Գ���, OJK melarang lembaga jasa keuangan untuk menggunakan dan memasarkan produk yang tidak memiliki legalitas izin dari otoritas terkait,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam acara Pertemuan Tahunan dengan Pelaku Jasa Keuangan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Di sisi lain, melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, OJK juga mendukung inovasi produk teknologi di sektor jasa keuangan (Fintech). Namun dengan catatan produk tersebut bermanfaat bagi masyarakat namun tetap dalam koridor tata kelola yang baik berdasarkan asas TARIF (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) agar aspek perlindungan masyarakat terpenuhi.

Saat ini terdapat 30 perusahaan FinTech P2P Lending yang terdaftar/berizin di OJK dan 36 perusahaan dalam proses pendaftaran. Total pembiayaan bisnis Fintech ini telah mencapai Rp2,6 triliun dengan 259.635  peminjam.

Baca: Mengapa BI Peringatkan Risiko Penggunaan Bitcoin?

Di tahun 2018 OJK akan mengeluarkan kebijakan di lembaga jasa keuangan, antara lain guiding principles bagi Penyelenggara Layanan Keuangan Digital yang mencakup mekanisme pendaftaran dan perizinan serta penerapan regulatory sandbox dan kebijakan tentang crowdfunding.