Cyber Security Jadi Pembahasan Bank Sentral & Menkeu se-ASEAN
Iswari Anggit Pramesti, 博彩网站
09 April 2019 17:40
Jakarta, 博彩网站 - Indonesia perlu menjalin kerja sama dengan negara-negara lain untuk mengantisipasi pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
Pasalnya, negara-negara menyadari saat ini pencucian uang maupun pendanaan terorisme yang dilakukan cross border menggunakan sistem digital. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan kerja sama antar negara.
"Indonesia menjadi observer FATF (Financial Action Task Force), ada kewajiban bagi negara yang menjadi member maupun observer harus memiliki sistem untuk mencegah, men-detect, dan memitigasi pencucian uang dan pembiayaan terorisme," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Onny Widjarnako di Gedung BI, Selasa (9/4/2019).
"Karena pencucian uang dan pembiayaan terorisme itu sekarang sudah digital, cross border, mau ga mau kita harus punya teman di luar sana. Oleh karena itu perlu kerja sama APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Semakin banyak teman kita di luar, semakin mampu kita men-detect yang namanya pencucian uang dan pembiayaan terorisme."
Sebagai informasi, hal ini juga menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM), tanggal 2 sampai 5 April 2019, di Chiang Rai, Thailand.
Bahkan, Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia, Wahyu Pratomo menjelaskan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menandatangani kesepakatan dengan Bank of Thailand, terkait sistem pembayaran dan inovasi keuangan, serta antisipasi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini menjadi bukti kesungguhan Indonesia dalam mengantisipasi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
"Salah satu kesepakatan; 'yuk bikin MoU agar kerja sama sistematis dan berkelanjutan'. Ini mencakup tiga area; pertama, sistem pembayaran untuk mendukung sistem pembayaran aman, efisien, handal. Kedua mendorong inovasi keuangan, di mana kedua pihak bisa saling belajar. Lalu ketiga, memperkuat implementasi kebijakan APU PPT."
"Indonesia sedang dalam proses menjadi anggota lembaga di internasional yang bertujuan meng-adress isu-isu APU PPT secara global. Kita sudah punya MoU dengan Filipina dan Malaysia, Thailand ini tambahan."
(dru) Next Article Selama PPKM Darurat, Transaksi Via QR Code Capai Rp 727 M
Pasalnya, negara-negara menyadari saat ini pencucian uang maupun pendanaan terorisme yang dilakukan cross border menggunakan sistem digital. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan kerja sama antar negara.
"Indonesia menjadi observer FATF (Financial Action Task Force), ada kewajiban bagi negara yang menjadi member maupun observer harus memiliki sistem untuk mencegah, men-detect, dan memitigasi pencucian uang dan pembiayaan terorisme," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Onny Widjarnako di Gedung BI, Selasa (9/4/2019).
 Foto: Kanan-kiri: Wahyu Pratomo, Direktur Internasional, Onny, Haris, Deputi Direktur Bid Hubungan dengan Asia dalam acara Media briefing mengenai Integrasi Keuangan ASEAN (博彩网站/Iswari Anggit) |
Sebagai informasi, hal ini juga menjadi pokok pembahasan dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM), tanggal 2 sampai 5 April 2019, di Chiang Rai, Thailand.
Bahkan, Direktur Departemen Internasional Bank Indonesia, Wahyu Pratomo menjelaskan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga menandatangani kesepakatan dengan Bank of Thailand, terkait sistem pembayaran dan inovasi keuangan, serta antisipasi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Ini menjadi bukti kesungguhan Indonesia dalam mengantisipasi pencucian uang dan pendanaan terorisme.
"Salah satu kesepakatan; 'yuk bikin MoU agar kerja sama sistematis dan berkelanjutan'. Ini mencakup tiga area; pertama, sistem pembayaran untuk mendukung sistem pembayaran aman, efisien, handal. Kedua mendorong inovasi keuangan, di mana kedua pihak bisa saling belajar. Lalu ketiga, memperkuat implementasi kebijakan APU PPT."
"Indonesia sedang dalam proses menjadi anggota lembaga di internasional yang bertujuan meng-adress isu-isu APU PPT secara global. Kita sudah punya MoU dengan Filipina dan Malaysia, Thailand ini tambahan."
(dru) Next Article Selama PPKM Darurat, Transaksi Via QR Code Capai Rp 727 M
Most Popular