
Jurus Sri Mulyani Kejar Ekonomi Digital Rp 1.862 T di 2025

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang besar dari ekonomi digitalnya. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi digital setiap tahun.
Bahkan di bidang internet, ekonomi digital RI diproyeksi naik lebih dari tiga kali lipat yakni dari US$ 40 miliar di 2019 menjadi US$ 133 miliar di 2025 atau setara dengan Rp 1.862 triliun (kurs Rp 14.000/US$).
Potensi ekonomi digital ini melalui e-commerce naik empat kali lipat dari US$ 20 miliar ke US$ 82 miliar dan online traveling naik 2,5 kali lipat dari US$ 10 miliar menjadi US$ 25 miliar.
Lalu dari media berpotensi naik dari US$ 3,5 miliar menjadi US$ 9 miliar dan melalui ride hailing dari US$ 5,7 miliar ke US$ 18 miliar.
"Artinya Indonesia sangat memiliki potensi luar biasa di digital ekonomi," ujarnya dalam Indonesia Fintech Summit, Rabu (11/11/2020).
Dengan potensi besar ini, maka Pemerintah akan melakukan berbagai upaya untuk semakin meningkatkan ekonomi digital RI.
Sebab, potensi ekonomi digital yang besar ini dinilai bisa diwujudkan jika didukung dengan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang memungkinkan seluruh orang Indonesia bisa mengakses internet di mana pun berada.
Bendahara negara ini menyebutkan, setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi Indonesia untuk mewujudkan potensi ekonomi digital yang luar biasa besar ini.
"Potensi Indonesia itu hanya akan bisa terjadi jika di address 4 isu yaitu infrastruktur termasuk ICTÂ [Information and Communication Technologies]Â , SDM, capacity kita untuk adopt ICT, institusi dan regulasi," kata dia.
Oleh karenanya, saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran di APBN 2021 sebesar Rp 413 triliun untuk membangun infrastruktur pendukung digital dan Rp 30 triliun untuk pengembangan ICT-nya.
Anggaran ini ditujukan untuk membangun stasiun transmisi di lebih dari 5.000 desa dan juga membangun koneksi internet di lebih dari 12.377 lokasi yang selama ini belum terjangkau.
Selain itu, pemerintah juga membangun pusat data nasional yang akan melakukan update data-data masyarakat, termasuk yang akan menerima bantuan sosial serta menciptakan digitalisasi di sektor pendidikan.
"Ini opportunity. Dengan adanya Covid-19 kita dipaksa pindah ke digital. Kenaikan penggunaan internet tidak hanya pendidikan, kesehatan tapi juga pemerintah luar biasa meningkat," jelasnya.
(tas/tas) Next Article RI Memang Tajir: Potensi Ekonomi Digitalnya Rp 1.800 T