²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Militer Amerika Serikat (AS) dikabarkan telah membeli data lokasi pengguna aplikasi Muslim Pro. Militer AS membeli data tersebut dari pihak ketiga rekanan pengembang aplikasi Muslim Pro.

Kejadian ini pertama kali dilaporkan Motherboard Vice dan dilansir ²©²ÊÍøÕ¾ dari Business Insider, Selasa (17/11/2020).

Muslim Pro merupakan aplikasi yang yang menyediakan doa sehari-hari dan bacaan Alquran. Aplikasi ini disebut sebagai aplikasi muslim populer dengan 98 juta download di seluruh dunia.

Motherboard Vice melaporkan data lokasi pengguna aplikasi Muslim Pro dibeli militer AS dari kontraktor militer, kontraktor ini membelinya dari broker pihak ketiga bernama X-Mode. Broker ini membeli data dari developer Muslim Pro, yang memang menjual data lokasi pengguna kepada pihak ketiga.

Pilihan Redaksi Trump Melunak! Huawei Dapat Pasokan Chip 4G dari Qualcomm Inikah HP Huawei yang Dapat Harmony OS, Pengganti Android? 4 Penantang Baru Facebook, Akankah Dicaplok Mark Zuckerberg?

Praktik ini telah menimbulkan kemarahan para pendukung privasi, tetapi firma data lokasi dan mitranya bersikeras bahwa pergerakan orang-orang dianonimkan dan tidak terikat secara langsung identitas mereka.

Namun, beberapa penelitian telah menunjukkan sangat mudah untuk membatalkan anonimitas data lokasi dan mengkaitkannya kembali ke orang pengguna.

X-Mode mengatakan kepada Motherboard bahwa bisnisnya dengan kontraktor militer "terutama difokuskan pada tiga jenis penggunaan: kontra-terorisme, keamanan siber, dan prediksi hotspot Covid-19 di masa depan."

X-Mode sebelumnya telah menerbitkan data lokasi anonim dari smartphone untuk menunjukkan pergerakan orang ke dan dari area di mana kasus Covid-19 melonjak.

Perwakilan Muslim Pro dan X-Mode tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Business Insider.

Laporan baru ini adalah ilustrasi terbaru tentang bagaimana lembaga pemerintah dapat pergi ke broker data pribadi untuk mengumpulkan informasi terperinci tentang pergerakan individu, termasuk warga AS.

Beberapa anggota parlemen menyerukan agar praktik tersebut diatur lebih ketat setelah terungkap bahwa Departemen Keamanan Dalam Negeri membeli data lokasi untuk melacak orang-orang yang dicurigai berimigrasi ke AS secara ilegal.

Pembelian data itu juga patut diperhatikan karena Pentagon sebelumnya telah menggunakan data lokasi smartphone untuk merencanakan dan melaksanakan operasi militer.

Badan Keamanan Nasional menggunakan jenis data lokasi berbeda yang dikumpulkan dari kartu SIM ponsel untuk melakukan serangan drone terhadap tersangka anggota Taliban, The Intercept melaporkan pada tahun 2014.

Masih belum jelas apakah data lokasi yang dibeli melalui pialang pihak ketiga secara langsung menginformasikan secara spesifik operasi militer AS.

(roy/miq) Next Article Aplikasi Muslim Pro Bantah Jual Data Pengguna ke Militer AS