²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - DPR mengharapkan rencana adanya tentara siber bukan hanya wacana. Dengan begitu, bisa membuat masyarakat lebih aman di ruang digital.

"Gagasan seperti ini mudah-mudahan enggak seperti biasanya hanya sebatas wacana. Karena yang dirugikan masyarakat. Mereka minta kejelasan saat menggunakan gadget-nya," kata Anggota Komisi I dan Badan Anggaran DPR, Rizki Natakusumah dalam program Profit ²©²ÊÍøÕ¾, Jumat (11/8/2023).

Dia menjelaskan hingga saat ini pembentukan tentara siber masih sekedar wacana dan diskusi. Harapannya rencana tersebut tidak hanya jadi perhatian dalam waktu singkat saja.

"Saya harap bisa mendapatkan atensi bukan hanya minggu ini tapi beberapa tahun ke depan," jelasnya.

Baca: Joe Biden Ditinggal Xi Jinping, Hacker China Belok ke Jepang

Saat ini DPR masih dalam masa reses. Tapi setelah 16 Agustus 2023 masuk masa sidang baru, Rizki memastikan hal ini bisa jadi pembahasan yang cukup baik dengan berbagai lembaga dan kementerian.

Menurut Rizki, pertahanan siber yang kuat akan membuat banyak pihak lebih percaya diri. Termasuk para investor yang merasa aman berinvestasi di dalam negeri.

Lebih lanjut, Rizki mengatakan terkait pertahanan bukan lagi berbicara soal untung atau rugi. Namun mengenai perlu atau tidaknya melakukan suatu hal.

Baca: Heboh TNI Angkatan Siber, Tentara RI Khusus Lawan Hacker

"Kalau dari segi keuntungannya saya yakin banyak. Kita butuh TNI yang adaptif butuh TNI yang bisa menjawab permasalahan global saat ini dan masa depan," kata Rizki.

Rizki juga menyinggung belum adanya UU Keamanan Siber. Permasalahannya belum tentu ada di tangan DPR, sebab kata Rizki pihak pemerintah belum memiliki konsesus yang jelas soal membagi wilayah tersebut.

"Apakah permasalahannya di DPR belum tentu juga karena faktor sampai sekarang pemerintah sendiri belum ada konsesus yang jelas untuk bisa membagi kewenangan wilayah dsb yang bisa dibagikan kepada kami sebagai usulan UU," jelasnya.

(npb/npb) Next Article Marak Kebocoran Data RI, DPR Sebut Pemerintah Saling Lempar