²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan ada kemiripan data yang ditawarkan oleh akun anonim bernama Jimbo, dengan data yang ada di website KPU.

"Sementara kita menemukan adanya kemiripan data yang beredar di ruang publik yang ditawarkan oleh akun anonim bernama Jimbo dengan data yang ada di website KPU," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong saat ditemui di Kantor Kominfo, Senin (4/12/2023).

Lebih lanjut ia mengungkap, ada dua indikator motif pelaku hacker yang diduga membocorkan 204 juta DPT Pemilu 2024. Pertama, adalah motif ekonomi. Sebab hacker yang mengaku bernama Jimbo itu menawarkan data tersebut di publik seharga Rp 1,1 miliar.

"Kedua, siapa yang memerlukan data itu? yang memerlukan data itu kan peserta pemilu kan biasanya dan peserta pemilu sendiri kan sudah punya data itu. Dia punya akses untuk mendapatkan DPT itu, peserta pemilu dan Bawaslu. Jadi, motifnya kami sampaikan sejauh ini masih bersifat ekonomi," terangnya.

Pilihan Redaksi Negara Eropa Terpecah-Belah Gara-Gara AI Daftar Poin Penting Revisi UU ITE, Tak Cuma Pasal Karet

Usman menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan klarifikasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

Sebelumnya, Kominfo telah bersurat secara elektronik kepada KPU untuk meminta klarifikasi. Apa yang dilakukan Kominfo itu disebut sudah sesuai dengan yang diatur dalam UU PDP.

"KPU itu mestinya memberikan klarifikasi dalam waktu 3x24 jam. Nanti saya cek apakah sudah ada klarifikasi dari KPU kepada Kominfo," terangnya.

Selain bersurat dengan KPU, Kominfo juga telah melakukan penelusuran tentang dugaan kebocoran data tersebut dengan menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bareskrim Polri, dan pihak dari KPU.

"Bagaimana kita menghindari hal ini terjadi lagi di masa depan. Baik terkait dengan Pemilu maupun dengan penyelenggara sistem elektronik lainnya." pungkasnya.

(dem/dem)