²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Sejumlah 'tangan kanan' Elon Musk yang ditugaskan menjalankan Office of Personnel Management (OPM), lembaga sumber daya manusia pemerintah AS, dilaporkan 'mengusir' Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari sistem komputer yang berisi data pribadi jutaan pegawai federal.

Mengutip Reuters, Sabtu (1/2/2024) langkah ini terjadi di tengah perombakan besar-besaran pemerintahan yang dilakukan Presiden Donald Trump sejak menjabat 11 hari lalu.

Trump sendiri diketahui telah memecat dan menyingkirkan ratusan PNS sebagai bagian dari strateginya untuk merampingkan birokrasi dan menggantikannya dengan para 'loyalis'.

CEO Tesla dan pemilik X ini diberi tugas oleh Trump untuk memangkas jumlah tenaga kerja sipil pemerintahan. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 2,2 juta orang.

Musk bergerak cepat dengan menempatkan sekutunya di OPM, lembaga yang bertanggung jawab atas manajemen kepegawaian federal.

Pilihan Redaksi Trump Tawarkan 2 Juta ASN AS untuk Resign, Negara Hemat Rp1.631 T DeepSeek Dituduh Pakai Chip Terlarang Nvidia, Elon Musk Buka Suara

Berdasarkan sumber Reuters, beberapa pegawai senior di OPM kehilangan akses ke sistem data departemen, termasuk Enterprise Human Resources Integration basis data yang berisi informasi penting. Seperti tanggal lahir, nomor Jaminan Sosial (Social Security), penilaian kinerja, alamat rumah, tingkat gaji, dan lama masa kerja pegawai pemerintah.

"Kami tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan dengan sistem komputer dan data. Ini sangat mengkhawatirkan. Tidak ada pengawasan. Ini menimbulkan implikasi nyata terhadap keamanan siber dan risiko peretasan," ungkap salah satu pejabat.

Para pejabat yang terdampak masih dapat mengakses email tetapi tidak lagi memiliki akses ke kumpulan data besar yang mencakup seluruh tenaga kerja federal. Hingga berita ini diterbitkan, pihak OPM, Gedung Putih, dan tim baru yang ditunjuk belum memberikan tanggapan.

Sementara itu, OPM mulai mengirimkan memo yang tidak biasa, menghindari gaya bahasa birokrasi kaku. Memo tersebut mendorong pegawai untuk mempertimbangkan tawaran pesangon guna mengundurkan diri dan berlibur.

Don Moynihan, profesor di Ford School of Public Policy, Universitas Michigan, menilai tindakan di OPM ini memunculkan kekhawatiran terkait pengawasan kongres serta bagaimana Trump dan Musk memperlakukan birokrasi federal.

"Ini membuat siapapun di luar lingkaran dalam Musk di OPM semakin sulit mengetahui apa yang sedang terjadi," ujar Moynihan.

(fab/fab)