²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Anthonius M Ayorbaba mengatakan wilayah Jayapura, Papua, memiliki sebanyak 2.000 pelaku UMKM yang bisa terus dikembangkan. Sayangnya, dari jumlah UMKM tersebut, masih sedikit yang terdata dalam sistem Kementerian Hukum dan HAM.

"Tapi NIB tidak cukup kalau tidak mendaftar produk ke kami. Nanti kami cek masuk kategori mana dari usaha yang dilakukan," jelas Anthonius dalam Sosialisasi Pendaftaran Merek bagi Pelaku UMK Perseorangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM di Jayapura, Selasa (30/8/2022).

Menurut Anthonius, di samping NIB, pelaku UMKM perlu mendaftarkan merek mereka. Sehingga produk tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

"Sebelum diberi merek, misalnya harga kopi Rp 5 ribu. Tapi kalau sudah diberi merek, harganya jadi Rp 40 ribu. Jadi kalau punya merek, di dalamnya akan ada timbul cita rasa," jelas Anthonius.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Assistant Vice President Micro Sales Management Division BRI Asep Nugraha Sukma menjelaskan bahwa NIB memudahkan pelaku UMKM mendapatkan pinjaman modal dari perbankan. Sebab untuk mengajukan pinjaman, pelaku UMKM perlu memiliki izin berusaha terlebih dahulu.

"NIB untuk perizinan harus memiliki surat keterangan usaha. Dengan adanya NIB menjadi kemudahan dalam sisi proses," jelas Asep.

Di sisi lain, dengan adanya NIB, perbankan juga dapat mencari informasi terhadap pelaku UMKM yang mengajukan pinjaman permodalan.

"Dengan adanya NIB, nanti akan BRI proses penggalian informasi. Jadi BRI yang akan datang ke tempat. Proses permohonan dilakukan secara individu dan pada saat difasilitasi perbankan terkait pinjaman, bank tidak akan tinggal diam," pungkasnya.

Adapun NIB dapat diterbitkan melalui Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/BKPM yang nantinya juga berguna untuk proses pengajuan pinjaman hingga pendaftaran merek. Dengan memiliki NIB maka UMKM memiliki legalitas, dan memiliki akses untuk naik kelas.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah mempermudah pelaku UMKM dapat memeroleh NIB lewat OSS, yang dapat diterbitkan dalam hitungan menit.

Di menambahkan, sejarah mencatat bahwa UMKM terbukti mampu membangkitkan ekonomi saat Indonesia krisis. Untuk itu, penting bagi UMKM untuk memiliki legalitas dan mengembangkan usahanya, serta mendapatkan akses permodalan yang layak.

NIB tersebut kemudian berlaku sebagai perizinan tunggal, yang mencakup Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).

"Pak Presiden memerintahkan saya bukan hanya mengurus investasi yang besar-besar saja, melainkan juga mengurus usaha yang kecil-kecil. Karena usaha yang kecil-kecil ini yang banyak di Indonesia," kata Bahlil.

Baca: Catat! UMKM Yang Miliki NIB Lebih Mudah Akses Pembiayaan

(rah/rah) Next Article BRI dan BKPM Kolaborasi Edukasi NIB-OSS Untuk UMKM