²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Harga obligasi pemerintah ditutup bervariasi pada perdagangan Selasa (8/9/2020). Kenaikan harga terjadi di obligasi dengan tenor 5 hingga 20 tahun, sedangkan penurunan harga terjadi pada obligasi dengan tenor 1 tahun dan 30 tahun 

Surat Berharga Negara (SBN) berjatuh tempo 1 tahun dan 30 tahun dilepas investor hari ini, sehingga terjadi kenaikan yield di SBN 1 tahun sebesar 5,6 basis poin ke 3,819% dan imbal hasil SBN 30 tahun naik 0,9 basis poin ke 7,465%.

Sementara itu, yield SBN dengan tenor 10 tahun yang merupakan acuan yield obligasi negara mengalami penurunan 2,7 basis poin ke level 6,883%. Yield berlawanan arah dari harga, sehingga penurunan yield menunjukkan harga obligasi yang naik. Demikian juga sebaliknya.

±Ê±ð²Ô³Ü°ù³Ü²Ô²¹²ÔÌýyield terbesar tercatat di SBN acuan tenor 10 tahun sedangkan penurunan terkecil pada SBN berjatuh tempo 15 tahun sebesar 1,3 basis poin ke 7,404%. Satu basis poin setara dengan 1/100 dari 1%.         

Pada hari ini, Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus di angka 86,9, naik tipis dari bulan sebelumnya Juli sebesar 86,2. IKK menggunakan angka 100 sebagai awalan. Kalau masih di bawah 100, maka artinya konsumen masih pesimistis.

Sudah lima bulan berturut-turut IKK di bawah 100. Menyentuh titik terendah sejak 2005 pada Maret lalu, IKK berangsur-angsur membaik tapi belum menyentuh 100, menjadi sinyal bahwa konsumsi rumah tangga belum kuat. Lemahnya konsumsi terlihat dari deflasi Juli dan Agustus.

Bahkan, BI memperkirakan deflasi masih akan terjadi pada September. Ini semakin memperkuat keyakinan bahwa konsumsi rumah tangga masih sulit diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020.

Padahal, konsumsi rumah tangga begitu dominan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dari sisi pengeluaran. Kelesuan konsumsi rumah tangga membuat peluang terjadinya kontraksi (pertumbuhan negatif) PDB pada kuartal III-2020 semakin tinggi.

TIM RISET ²©²ÊÍøÕ¾ INDONESIA

(ags) Next Article Pasar Volatil, Obligasi Pemerintah Diterpa Aksi Ambil Untung