²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini menyampaikan paparan pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI) kepada Komisi XI DPR RI. Saat pemaparan, beberapa anggota Komisi XI mencecar Sri Mulyani dengan sejumlah pertanyaan.

Dalam pemaparannya di rapat kerja tersebut, Sri Mulyani menjelaskan mengenai, struktur, urgensi dan tujuan pembentukan LPI.

Selesai memberikan pemaparan, beberapa anggota DPR mempertanyakan mengenai pengelolaan SWF ini. DPR tidak ingin SWF ini menimbulkan kasus yakni menjadi ladang korupsi terbaru bagi pihak tertentu seperti SWF Malaysia yakni 1MDB.

Pilihan Redaksi Tok! SWF Jokowi Wajib Setor Dividen ke Negara Maksimal 30% SWF Bisa Setor Dividen ke Kas Negara Lebih Dari 30%, Asal.... Alasan Sri Mulyani Pilih Konglomerat Jadi Dewas SWF

Menjawab hal ini, Sri Mulyani menjelaskan bahwa, pengelolaan SWF Malaysia ini menjadi contoh bagi Indonesia. Sehingga SWF dibentuk untuk menarik investor dan menanamkan modalnya di Indonesia dengan cara berpartner.

"1MDB disebutkan sebagai contoh yang harus diwaspadai, kami juga menyadari mengenai hal ini," ujar Sri Mulyani secara virtual, Senin (25/1/2021).

Menurutnya, dengan contoh tersebut, maka dalam mencari calon Dewan Pengawas LPI, Pemerintah melakukannya dengan sangat ketat. Melihat rekam jejak para Dewas dengan sangat teliti sebelum diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam proses rekrutmen kami untuk dewan pengawas kami secara spesifik menanyakan (1MDB) supaya set up LPI ini dan peran dewan pengawas untuk bisa mencegah terjadinya kasus 1MDB," jelasnya.

Dengan langkah ini pula, ia memastikan bahwa Dewas LPI yang sudah terpilih tahu dengan betul apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kasus seperti di negeri Jiran tersebut.

"Mereka yang kami rekomendasikan kepada Pak Presiden melalui pansel dan kemudian Presiden memilih adalah mereka yang tahu betul praktik tata kelola yang harus dihindari supaya tidak terjadi kasus seperti 1MDB," kata dia.

Oleh karenanya, dalam tata kelola SWF ini, Pemerintah memastikan akan dilakukan secara transparan agar bisa berjalan dan melakukan tugasnya dengan baik membawa investasi masuk lebih banyak ke dalam negeri.

"Pondasi transparansi akuntabilitas perlu dibangun. Terutama nanti di dalam keputusan awal Dewas yang merupakan peraturan awal yang menjadi pondasi dewan direktur melaksanakan tugas," tegasnya.

(hps/hps) Next Article RI Mau Bikin SWF, Begini Contoh Praktik di Banyak Negara