²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui 2022 merupakan tahun yang berat bagi perekonomian, khususnya untuk sektor pasar modal. Pada 2023, permasalahan pun belum surut, sehingga dia menganggap tahun ini menjadi tahun ujian dalam mengelola perekonomian.

"Pada tanggal 31 di bursa negara-negara maju disebut tahun 2022 tahun yang sangat brutal," kata Sri Mulyani saat memberikan sambutan pada acara Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia 2023, Senin (2/1/2023).

Selama periode 2022, lebih dari US$ 30 triliun kapitalisasi pasar hilang di berbagai bursa efek negara lain, sehingga pada tahun itu kata Sri Mulyani para investor bukannya menciptakan nilai tambah dari modal yang dia tanamkan malah kehilangan.

Baca: Jokowi: Pada 2022 IHSG Tumbuh 4,1%, Negara Lain Turun Tajam

Sementara itu, di Bursa Efek Indonesia, kapitalisasi pasar saat penutupan perdagangan tahun lalu malah tercatat naik sebesar 15% atau setara dengan US$ 600 miliar. Besaran kapitalisasi ini buah dari terus berkembangnya jumlah investor di pasar modal domestik hingga berjumlah 10,3 juta.

"Para pelaku bursa untuk pertama menutup tahun 2022 dengan sangat resilient dengan tantangan yang tentu tidak mudah. Ini adalah bekal yang bagus memasuki 2023," ucap Sri Mulyani.

Adapun pada tahun ini, dia mengatakan, akan menjadi tahun ujian bagi perekonomian karena para pelaku ekonomi harus dihadapkan pada upaya mengendalikan inflasi global, mencegah resesi terjadi, serta meningkatkan laju pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi Covid-19.

"KSSK akan terus kerja menjaga stabilitas ekonomi nasional, khususnya sektor keuangan karena ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi kita semua menghadapi 2023 yang disebutkan menjadi tahun ujian," tuturnya.

Baca: Kritik Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja: RI Mau Resesi?

Oleh sebab itu, guna memperkuat stabilitas perekonomian pada 2023, Sri Mulyani menekankan, pemerintah bersama DPR telah menyepakati kehadiran Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Tujuannya untuk memperkuat dan memperdalam instrumen di sektor keuangan maupun regulasinya.

"Untuk tahun 2023 penekanan untuk integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas akan ditopang pelaksanaan UU P2SK yang sudah di tetapkan," ujar Sri Mulyani.

(mij/mij) Next Article Ramalan Sri Mulyani: Ekonomi 2023 Tumbuh 5%