²©²ÊÍøÕ¾

Daftar Isi

• Nada Minor
• BTN Jalan Terus
• Kinerja Muamalat dan BTN Syariah

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Rencana penggabungan atau merger PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan unit usaha syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. menuai pro dan kontra. 

Rencana itu bermula dari aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan unit usaha syariah memisahkan diri dari induknya atau spin off bila telah memiliki aset lebih dari Rp 50 triliun. BTN Syariah sejak September 2023 telah memenuhi ketentuan tersebut. 

BTN pun mulai menyusun rencana spin off. Ada dua opsi yang hendak diambil BTN, yakni mendirikan bank baru atau melebur BTN Syariah dengan bank syariah eksisting. 

Seiring dengan perkembangannya, Direktur Utama Nixon LP Napitupulu menilai meleburkan BTN Syariah dengan bank eksisting lebih efisien. Ada dua bank yang diincar, satu di antaranya Bank Muamalat. 

Rencana itu telah mendapatkan dukungan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Menurutnya, potensi bisnis bank syariah ke depan sangat besar. 

"Itu kalau digabungin [BTN Syariah dan Muamalat] bisa jadi top 16. Siapa tahu masuk 10 besar karena finansial syariah menjadi salah satu yang menarik pada saat ini," sebutnya.

Per Desember 2023, BTN Syariah membukukan aset Rp54,3 triliun, naik 19,86% secara tahunan (yoy). Sementara itu, per September 2023, laporan keuangan terakhir, Bank Muamalat memiliki aset Rp 66,2 triliun, naik 10,73% yoy. Dengan demikian penggabungan keduanya akan menghasilkan bank syariah dengan aset Rp 120,5 triliun. 

Sebagai informasi, saat ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dengan aset Rp 354 triliun per Desember 2023. Posisi BRIS jauh meninggalkan yang lain, di mana urutan kedua dan ketiga diisi oleh Bank Muamalat dan UUS CIMB Niaga yang memiliki aset, masing-masing, sekitar Rp 60 triliun. 

Terpisah, OJK juga telah memberikan lampu hijau terkait rencana tersebut. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan BTN dan Muamalat telah melakukan komunikasi dengan otoritas.

"Dalam hal terdapat bank mengajukan permohonan kepada OJK, maka kami akan segera mengevaluasi dan memproses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Dian.

Pilihan Redaksi Jelang Akhir Masa Jabatan, Ini Ketakutan Jokowi Habis Tambah Modal, Bank Resona Perdania Usung Strategi Bisnis Ini Fantastic Four BBRI, BMRI, BBCA, BBNI Kalahkan Cuan IHSG

Dian mengatakan pihaknya akan mendukung langkah konsolidasi yang akan dilakukan dalam rangka pengembangan perbankan syariah Indonesia. Dalam hal ini, OJK akan mendorong terjadinya konsolidasi bank umum syariah (BUS) dan UUS untuk menjadi bank syariah baru dengan minimal total aset Rp200 triliun.

"Kita harapkan akan ada 1-2 BUS hasil konsolidasi. Selanjutnya, dengan upaya konsolidasi ini diharapkan struktur pasar perbankan syariah kedepan akan lebih ideal dengan kehadiran beberapa bank syariah berskala besar yang lebih kompetitif," tambah Dian.

Rencana merger pun telah mendapat dukungan dari komisaris sekaligus pemegang 5,19% saham Bank Muamalat. Andre Mirza Hartawan berharap masuknya BTN akan memperkuat bisnis perusahaan. 

Nada Minor

Respons berbeda muncul dari Ketua PPMuhammadiyah dan Wakil Ketua UmumMUIAnwarAbbas. Dia tidak setuju karena berharap BMI tetap dengan paradigmanya dari umat, milik umat, bersama umat, dan untuk umat.

"Oleh karena itu ide untuk memergerkan bank muamalat dengan BTN Syariah sebaiknya tidak dilanjutkan," ujarnya.

Anwar menjelaskan, penolakan merger Muamalat dan BTN Syariah dengan beberapa pertimbangan. Satu di antaranya adalah menjaga warisan para pendiri terdahulu yang telah bersusah payah mendirikan Muamalat.

Anwar menceritakan bahwa Muamalat didirikan oleh umat Islam yang diorganisir oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan beberapa pengusaha muslim. 

Oleh karena itu dia ingin segala permasalahan terkait Muamalat dapat diselesaikan bukan hanya dengan hitung-hitungan ekonomi, tapi juga dengan upaya memperhatikan dan mempertahankan sejarah. 

"Jadi ukuran keberhasilan pemerintah dalam menangani masalah BMI ini tidak dilihat dan diukur dari segi keberhasilannya untuk menjadikan Bank Muamalat menjadi bank milik negara tapi dilihat dari segi mampunya pemerintah menciptakan satu situasi dan kondisi yang mendukung untuk membuat BMI tetap menjadi sebuah bank milik umat yang kuat, maju, terpercaya, dan bisa dibanggakan," pungkasnya.

BTN Jalan Terus

Dalam paparan kinerja keuangan sepanjang 2023, Direktur Utama BTN Nixon mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang dalam tahap uji kelayakan atau due diligence untuk mengakuisisi satu bank syariah untuk menjadi "cangkang" bagi BTN Syariah untuk menjadi BUS.

Ia menjelaskan proses spin off BTN Syariah tidak bisa cepat dilakukan jika pihaknya menyiapkan perusahaan baru. Berdasarkan berbagai kajian dari konsultan, waktu untuk spin off sendiri tidak cukup.

Mengenai nilai transaksi dari nilai transaksi, ia tidak bisa mengungkapkannya karena proses due diligence masih belum selesai.

"Kita harapkan kelar di April dan di April itu kami sudah ambil keputusan setelah membaca laporan hasil due diligence-nya. Kalau ditanya struktur transaksi berapa harga, belum bisa dijawab. Karena nanti saya mendahului dari due diligence," pungkasnya.

Kinerja Muamalat dan BTN Syariah

Sebagai informasi, BPKH merupakan pengendali Bank Muamalat setelah mendapatkan hibah saham dari IsDB, Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, IDF Investment Foundation, dan BMF Holding Limited sebanyak 7,9 miliar atau setara dengan 77,42% pada akhir 2021.

Bank Muamalat membukukan laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas pemilik sebesar Rp 52,35 miliar pada kuartal III-2023. Jumlah ini naik 65,60% secara tahunan (yoy) dari periode yang sama setahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 31,61 miliar.

Torehan itu dicapai saat mesin pembiayaan belum bergerak optimal. Pendapatan setelah bagi distribusi hasil turun 10,63% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 219,51 miliar.

Sementara itu, per Desember 2023, BTN Syariah menorehkan laba bersih Rp 702,33 miliar, naik 110,55% yoy. Capaian tersebut tidak terlepas dari pendapatan setelah distribusi bagi hasil yang naik 17,69% yoy menjadi Rp 2,18 triliun. Seiring dengan kenaikan tersebut, beban operasional tercatat turun 2,62% yoy menjadi Rp1,43 triliun.

(mkh/mkh) Next Article Ada Dua Bank Syariah Masuk Radar Akuisisi BTN