²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Bank Indonesia (BI) menegaskan praktik toko, cafe dan restoran yang menerapkan wajib transaksi dengan nontunai sah dilakukan, selama dalam mata uang rupiah.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta menegaskan BI menyerahkan opsi transaksi tunai atau nontunai kepada pembeli atau masyarakat. Sementara itu, pedagang atau pemilik toko hanya memiliki pilihan 'menerima pembayaran dalam rupiah'.

Hal ini, menurut Filianingsih, telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Beleid ini berbunyi: Kewajiban penggunaan uang rupiah dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya, yang dilakukan di wilayah NKRI.

Baca: Warga RI Ogah Pegang Uang Tunai, Pegawai Bank Kena Imbas?

"Di UU Mata Uang itu rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang punya tujuan pembayaran jadi yang diatur penggunaan rupiah dalam transaksi di Indonesia enggak boleh mata uang lain yang dipakai mata uang rupiah," tegas Filianingsih.

Seperti halnya transaksi QRIS, sumber dananya dari e-wallet atau uang elektronik atau kartu kredit, tetapi nominalnya dalam rupiah. "Jadi tidak ada pelanggaran di sini hanya pilihannya mau pakai tunai atau nontunai," katanya. Di Tanah Air, banyak toko, cafe dan restoran yang mulai memaksa pelanggannya untuk melakukan transaksi digital.

Terbukti, dari catatan BI, transaksi Uang Elektronik (UE) memang meningkat 35,24% (yoy) sehingga mencapai Rp 92,79 triliun pada Mei 2024. Sementara itu, transaksi QRIS meroket tajam, yakni 213,31% (yoy) dengan jumlah pengguna mencapai 49,76 juta dan jumlah merchant 32,25 juta.

(haa/haa) Next Article BI Percepat Transaksi QRIS ke Pedagang, Langsung Cair!