Dolar Tembus Rp16.400, Sri Mulyani Beberkan Dampaknya ke APBN
Jakarta, 博彩网站 - Terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan berdampak pada beban subsidi yang ditanggung pemerintah, khususnya subsidi energi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu. Menurutnya, beban biaya subsidi energi akan paling terdampak karena pembayarannya mayoritas menggunakan mata uang dolar AS karena dipenuhi dari impor.
"Akan terjadi pengaruhnya ke belanja-belanja yang belanjanya itu menggunakan currency asing seperti subsidi listrik, bahan bakar minyak (bbm), yang sebagian bahannya impor," kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
"Maka nanti ada yang disebut efek rembesan itu dari rupiah yang bergerak ke dalam," tegasnya.
Sri Mulyani enggan mengatakan potensi pembengkakan beban subsidi itu dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini. Ia hanya menekankan bahwa memang saat ini beberapa indikator makro yang menjadi ukuran APBN 2024 sudah banyak yang melenceng.
Sebagaimana diketahui, dalam asumsi makro 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hanya dipatok di level Rp 15.000/US$. Sementara itu, kurs rupiah saat ini berdasarkan data Refinitiv sudah tembus Rp 16.465/US$ pada hari ini. Tidak sampai tiga menit sejak perdagangan dibuka, rupiah menyentuh level Rp 16.470/US$ dan semakin mendekati level Rp 16.500/US$.
"Jumlah belanja subsidi BBM, listrik, LPG itu nanti akan..., kalau tidak ada perubahan policy artinya volume sesuai dengan yang ada dalam UU APBN, kurs menggunakan asumsi tapi sekarang deviasi, harga minyak sesuai asumsi juga ada deviasi," tutur Sri Mulyani.
Meski begitu, Sri Mulyani mengakui, besaran belanja subsidi yang akan terdampak selisih pelemahan kurs ini tentu akan disesuaikan dengan tagihan yang dilakukan oleh pihak penyedia, yaitu PT Pertamina dan PLN. Namun, baru akan direspons setelah total tagihannya ditinjau oleh BPKP.
"Nanti akan ditagihkan oleh Pertamina dan PLN ke pemerintah. Setiap kuartal kita akan kemudian minta BPKP untuk audit dan kami akan membayar sesuai kemampuan keuangan negara seperti tahun lalu kita bayar sampai kuartal III karena kuartal IV baru diaudit sesudah tahun anggaran selesai," ucap Sri Mulyani.
Ia pun memastikan, besaran belanja subsidi sesuai UU APBN 2024 masih akan tetap sesuai dengan kisaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 300 triliun. "Nanti kita akan lihat alokasi itu memenuhi berapa banyak dari volume yang sudah ditetapkan dengan perubahan harga maupun kurs yang terjadi," kata Sri Mulyani.
"Dan ini yang kita sampaikan sedapat mungkin kita akan membayar sesuai kemampuan keuangan negara," ungkapnya.
(arm/mij) Next Article Terkuak, Ini Alasan PIS Ekspansi ke Asia Pasifik
