²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyerahkan pengaturan periodisasi kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit segmen KUR kepada pemerintah.

Ketua DK OJK Mahendra Siregar mengatakan, periodesasi kebijakan itu kini tengah dimatangkan oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Pemerintah menyampaikan satu skema untuk memberikan perhatian pada periode waktu tertentu untuk diberikan perhatian dari para penyelenggara, ini yang sedang dimatangkan tim nya pak Menko Perekonomian dan tentu dengan Kemenkeu-Kemenkop UKM," kata Mahendra di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (1/8/2024).

Baca: Ini Alasan OJK Tak Akan Terbitkan Peraturan Restrukturisasi KUR

Oleh sebab itu, Mahendra mengatakan, kebijakan ini sepenuhnya tergantung keputusan pemerintah, tidak akan lagi ada pengaturan khusus di OJK. Ini karena OJK menganggap saat ini kondisi ekonomi telah masuk tahap normalisasi, bukan lagi masa krisis seperti saat Pandemi Covid-19.

"Oh iya (semua tergantung pemerintah). Yang penting kami siap pelaksanaanya bisa dilakukan dengan segera, baik dari aspek pemberian penyalurannya bank-banknya maupun di bagian penjaminan," ucap Mahendra.

OJK pun tak akan mengeluarkan POJK khusus untuk mengatur kebijakan perpanjangan restrukturisasi KUR itu. Mahendra beralasan, pemerintah bisa menggunakan peraturan restrukturisasi masa normal. Sebagaimana diketahui, aturan itu tertuang dalam POJK Nomor 40 Tahun 2019.

Mahendra mengatakan, pemerintah pun telah menyatakan akad yang tercakup dalam kebijakan restrukturisasi ini untuk tahun 2022. "Kalau benar di 2022 itu kembali lagi sudah masuk periode normal yang bisa dilakukan dengan pengaturan yang sudah ada," ucapnya.

(arj/mij) Next Article Restrukturisasi Kredit Diperpanjang Buat KUR, OJK Beri Bocorannya