²©²ÊÍøÕ¾

• Persoalan hukum jadi salah satu kendala yang menyebabkan target tak tercapai

• Juru ukur swasta ada sekitar 5.500 orang

• Pada 2018 target sertifikasi tanah sebanyak 7 juta bidang

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ -- Badan Pertanahan Nasional hanya sanggup menuntaskan 4,2 juta sertifikat tanah sepanjang 2017, lebih rendah dari target yang dibebankan oleh Presiden Joko Widodo sebanyak 5 juta sertifikat.

Di sela rapat koordinasi nasional tata ruang 2018, Rabu (10/1), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengemukakan tidak tercapainya target tersebut bukan merupakan hasil kerja dari awak kementeriannya.

"Kami sudah melakulan pengukuran untuk 5,2 juta bidang tanah, tapi sisanya tidak bisa disertifikasi karena persoalan hukum dan lain sebagainya," kata Sofyan, Rabu (10/1).

Meski tidak mencapai target pada 2017, Sofyan tetap optimis jajarannya mampu memenuhi target yang dipatok tahun ini untuk melakukan sertifikasi terhadap 7 juta bidang tanah.

Pasalnya, pencairan anggaran untuk melancarkan program tersebut sudah dicairkan sejak awal tahun. Dia menuturkan, pada tahun lalu anggaran untuk mengejar target 5 juta sertifikat baru mengucur setengah saja hingga pertengahan tahun.

Selain itu, Sofyan mengatakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan menambah lagi juru ukur swasta. "Juru ukur swasta kita 5.500 orang, tahun ini kita akan tambah lagi sekitar 3.000 orang," ungkapnya.
(hps) Next Article 62 Juta Bidang Tanah di RI Telah Bersertifikat