20 Tahun Pasca-Krismon, Wapres JK Kenang IMF dan BLBI
Arys Aditya, 博彩网站
16 January 2018 15:58
Jakarta, 博彩网站 鈥� Pada 1998 atau dua puluh tahun lalu, Indonesia pernah 鈥榮ekarat鈥� akibat krisis ekonomi, krisis finansial, dan krisis politik. Gabungan tiga krisis itu memaksa Pemerintah menerima uluran tangan Dana Moneter Internasional (IMF).
Mengingat momen tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengemukakan ada kesalahan kebijakan yang terjadi waktu itu, baik dari sisi pemerintah maupun IMF, dalam menangani krisis. Kesalahan tersebut, lanjutnya, berakibat fatal dan krisis menjadi semakin dalam.
鈥淜esalahannya karena terlalu banyak tiba-tiba meliberalisasi ekonomi kita yang waktu itu tidak siap,鈥� ungkap JK di Kantor Wakil Presiden (Wapres), Selasa (16/1/2018).
Dia memaparkan kesalahan berikutnya adalah bail out yang dilakukan terhadap seluruh perbankan yang bermasalah melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hal ini, lanjutnya, menjadi pelajaran yang tidak boleh diulangi lagi oleh pemerintahan saat ini dan seterusnya.
鈥淎khirnya sekarang kan kalau ada masalah perbankan, itu tanggung jawab pemegang saham bukan lagi tanggung jawab Bank Indonesia ataupun pemerintah. Bukan lagi bail out tapi bail in, tidak boleh lagi kita menjamin semua yang rusak-rusak itu,鈥� ungkapnya.
Wapres JK menyebutkan dampak BLBI masih terasa hingga sekarang karena saat ini negara masih harus mencicil utang dari kebijakan tersebut.
鈥淛adi, BLBI kira-kira Rp 650 triliun kan, kalau dihitung dengan uang sekarang itu mungkin kira-kira Rp 2.500 triliun. Nah, itu kan besar sekali. Sampai sekarang itu masih utang, itu BLBI masih harus dibayar bunganya oleh pemerintah.鈥�
(prm) Next Article Jaga Disiplin! JK Was-was Covid RI Bisa Capai 2 Juta di April
Mengingat momen tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengemukakan ada kesalahan kebijakan yang terjadi waktu itu, baik dari sisi pemerintah maupun IMF, dalam menangani krisis. Kesalahan tersebut, lanjutnya, berakibat fatal dan krisis menjadi semakin dalam.
鈥淎khirnya sekarang kan kalau ada masalah perbankan, itu tanggung jawab pemegang saham bukan lagi tanggung jawab Bank Indonesia ataupun pemerintah. Bukan lagi bail out tapi bail in, tidak boleh lagi kita menjamin semua yang rusak-rusak itu,鈥� ungkapnya.
Wapres JK menyebutkan dampak BLBI masih terasa hingga sekarang karena saat ini negara masih harus mencicil utang dari kebijakan tersebut.
鈥淛adi, BLBI kira-kira Rp 650 triliun kan, kalau dihitung dengan uang sekarang itu mungkin kira-kira Rp 2.500 triliun. Nah, itu kan besar sekali. Sampai sekarang itu masih utang, itu BLBI masih harus dibayar bunganya oleh pemerintah.鈥�
(prm) Next Article Jaga Disiplin! JK Was-was Covid RI Bisa Capai 2 Juta di April
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular