
Ini Kerugian Negara Karena Keterlambatan Pembangunan
Chandra Gian Asmara, վ
18 January 2018 15:42

Jakarta, վ - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mejabarkan dampak buruk apabila pemerintah Indonesia tidak segera mengejar ketertinggalan infrastruktur.
Hal tersebut dikemukakan Bambang dalam sambutannya di pagelaran Pina Day 2018, Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan Struktur Kerjasama Pina di Grand Ballroom Kempinski, Kamis (18/1/2018).
“Pemerintah harus berkorban mengenai image, berkorban mengenai alokasi anggaran, untuk memikirkan tidak hanya Indonesia 5 tahun ke depan, tapi 20-30 tahun ke depan,” kata Bambang.
Bambang pun menceritakan kerugian yang ditanggung negara, ketika suatu pembangunan infrastruktur tak berjalan. Misalnya, dia mencontohkan, dari rencana untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT).
Desain proyek tersebut, kata Bambang, telah dicanangkan sejak tahun 90-an. Namun, rencana pembangunan awal proyek tersebut hanya bergulat pada pembicaraan apakah proyek ini akan menguntungkan, atau tidak.
Alhasil, konstruksi proyek ini baru dilakukan pada 2013 silam. “Bayangkan, 23 tahun menunggu. akibatnya kemacetan keburu parah. Bapak/Ibu menderita, dari sisi investor pembebasan lahan semakin mahal ditambah biaya teknologi,” katanya.
Selain itu, posisi ketersediaan infrastruktur Indonesia saat ini masih dibawah standar internasional. Saat ini, stok infrastruktur Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di angka 32%, atau jauh dibawah standar internasinal yang berada di angka 70%.
“Secara konsep, apa akibatnya jika pertumbuhan infrastruktur tidak bisa mengikuti pertumbuhan PDB? Nanti pertumbuhan yang terjadi di Indonesia, tidak akan sustainable dan tidak akan bisa lebih cepat,” katanya.
Mantan Menteri Keuangan itu menginginkan, infrastruktur bisa menjadi pendorong aktivitas perekonomian, sehingga berdampak positif bagi seluruh sektor. “Lama-lama, infrastruktur bukan lagi jadi faktor pendukung tapi malah jadi faktor penghambat dari pertumbuhan itu harus dihindari,” jelasnya.
Hal tersebut dikemukakan Bambang dalam sambutannya di pagelaran Pina Day 2018, Pembiayaan Proyek Infrastruktur dan Struktur Kerjasama Pina di Grand Ballroom Kempinski, Kamis (18/1/2018).
“Pemerintah harus berkorban mengenai image, berkorban mengenai alokasi anggaran, untuk memikirkan tidak hanya Indonesia 5 tahun ke depan, tapi 20-30 tahun ke depan,” kata Bambang.
Desain proyek tersebut, kata Bambang, telah dicanangkan sejak tahun 90-an. Namun, rencana pembangunan awal proyek tersebut hanya bergulat pada pembicaraan apakah proyek ini akan menguntungkan, atau tidak.
Alhasil, konstruksi proyek ini baru dilakukan pada 2013 silam. “Bayangkan, 23 tahun menunggu. akibatnya kemacetan keburu parah. Bapak/Ibu menderita, dari sisi investor pembebasan lahan semakin mahal ditambah biaya teknologi,” katanya.
Selain itu, posisi ketersediaan infrastruktur Indonesia saat ini masih dibawah standar internasional. Saat ini, stok infrastruktur Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) berada di angka 32%, atau jauh dibawah standar internasinal yang berada di angka 70%.
“Secara konsep, apa akibatnya jika pertumbuhan infrastruktur tidak bisa mengikuti pertumbuhan PDB? Nanti pertumbuhan yang terjadi di Indonesia, tidak akan sustainable dan tidak akan bisa lebih cepat,” katanya.
Mantan Menteri Keuangan itu menginginkan, infrastruktur bisa menjadi pendorong aktivitas perekonomian, sehingga berdampak positif bagi seluruh sektor. “Lama-lama, infrastruktur bukan lagi jadi faktor pendukung tapi malah jadi faktor penghambat dari pertumbuhan itu harus dihindari,” jelasnya.
(roy/roy) Next Article Pabrik Ban Motor Dibangun di Bawah Holding Perkebunan
Most Popular