²©²ÊÍøÕ¾

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis H. Sumadilaga mengatakan hal tersebut dalam jumpa pers sore ini, Jumat (26/01/2018). 

"Untuk bangunan-bangunan misalnya di atas delapan lantai sebaiknya memang mengundang ahli konstruksi untuk melakukan audit apalagi setelah terjadi kejadian gempa yang cukup besar," katanya.

Danis mengatakan selain audit setiap lima tahun, pemilik gedung juga sebaiknya mengajukan audit khusus apabila terjadi gempa yang berpotensi mempengaruhi konstruksi bangunan seperti gempa. 

"Rekomendasi saya untuk audit harus dilakukan rutin setiap lima tahun. Tapi juga kalau ada kejadian lebih baik dilakukan. Pemilik gedung yang harus lebih aktif," ujarnya. 

Adapun beberapa hari lalu, Jakarta merasakan gempa skala magnitudo 6,1 skala richter (SR) yang berpusat di Lebak, Banten. 

Lebih lanjut, Danis mengatakan proses audit bangunan ini tidak hanya dilakukan pada gedung-gedung yang sudah terbangun, tetapi juga harus dilakukan pada proyek-proyek gedung. 

Dalam hal ini, Danis mengatakan pihaknya sudah membuat pedoman standar bangunan tahan gempa berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dapat dijadikan acuan.

"Kami membuat peraturan-peraturan, dalam bentuk SNI gempa. Ada yang berkaitan dengan gedung, struktur jembatan, struktur baja, dan struktur-struktur lainnya. Ini yang sedang dalam proses kita perbaiki seiring resiko yang bertambah dan sedang kita sosialisasikan," papar Danis. 

Dia menegaskan pedoman SNI bangunan tahan gempa ini juga akan diterapkan dalam pembangunan rumah subsidi yang menjadi program pemerintah.