Selamat! Desa Tertinggal Berkurang 6.518 di Era Jokowi
Raditya Hanung, 博彩网站
10 December 2018 14:44
Jakarta, 博彩网站 - Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. Hal tersebut disampaikan kepala BPS, Suhariyanto, dalam siaran persnya di BPS, Senin (10/12/2018).
Sebagai informasi, pendataan Podes dilaksanakan tiga kali dalam 10 tahun, mendahului kegiatan sensus yang dilakukan oleh BPS. Pendataan Podes teranyar dilakukan di tahun ini, yakni dua tahun menjelang Sensus Penduduk 2020.
Berdasarkan hasil Podes 2018, tercatat 83.931 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT). Podes juga mencatat ada sebanyak 7.232 kecamatan dan 514 kabupaten/kota.
Salah satu keluaran dari hasil Podes 2018 adalah Indeks Pembangunan Desa (IPD). Indeks ini merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu.
IPD sendiri terdiri dari 5 dimensi, yakni Ketersediaan Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Aksesibilitas/Transportasi, Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Berdasarkan 5 dimensi tersebut, IPD membagi desa menjadi tiga kategori, yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal.
Mengacu pendataan Podes 2018, dapat diidentifikasi desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 %), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73,40 %), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43%).
Meski masih ada 14.000 lebih desa yang berstatus tertinggal, namun jumlah itu menurun drastis dari 2014. Tepat 4 tahun yang lalu, jumlah desa tertinggal mencapai 19.750. Artinya, hanya dalam selang 4 tahun, pemerintahan Joko Widodo mampu mengangkat status 6.518 desa tertinggal.
Adapun di periode yang sama, jumlah desa berkembang bertambah 3.853 desa, sedangkan jumlah desa mandiri bertambah 2.665 desa.
Catatan positif lainnya, hingga saat ini pembangunan desa di era Jokowi sudah melebihi sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.
Dalam dokumen RPJMN 2015-2019, pengurangan desa tertinggal ditargetkan mencapai 5.000 desa, sedangkan jumlah desa mandiri ditargetkan setidaknya bertambah sebanyak 2.000 desa.
Pencapaian positif pemerintah nampaknya tidak lepas dari semua dimensi penyusun IPD yang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan 2014. Dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yaitu 9,81 poin. Sementara dimensi dengan kenaikan terkecil adalah Pelayanan Dasar, yaitu 0,92 poin.
Meski demikian, bukan berarti pemerintah perlu berpuas diri. Masih ada 14.000 lebih desa tertinggal yang perlu dijadikan perhatian. Persentase desa tertinggal paling besar berada di Provinsi Papua (87,12%), disusul oleh Papua Barat (82,03%), dan Kalimantan Utara (61,07%).
Kemudian, berdasarkan pendataan Podes 2018, masih ada 16.847 desa yang mengalami pencemaran air, 2.200 desa terdampak pencemaran tanah, dan 8.882 desa terkena pencemaran udara.
Selain itu, masih ada 14,99% desa yang ada kasus penyalahgunaan/pengedaran narkoba. Lalu, 3,75% desa yang menjadi lokasi perkelahian massal.
(TIM RISET 博彩网站 INDONESIA)
(RHG/RHG) Next Article Di Era Jokowi, Desa Tertinggal Berkurang 6.518 Desa
Sebagai informasi, pendataan Podes dilaksanakan tiga kali dalam 10 tahun, mendahului kegiatan sensus yang dilakukan oleh BPS. Pendataan Podes teranyar dilakukan di tahun ini, yakni dua tahun menjelang Sensus Penduduk 2020.
Berdasarkan hasil Podes 2018, tercatat 83.931 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 75.436 desa, 8.444 kelurahan, dan 51 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)/Satuan Pemukiman Transmigrasi (SPT). Podes juga mencatat ada sebanyak 7.232 kecamatan dan 514 kabupaten/kota.
IPD sendiri terdiri dari 5 dimensi, yakni Ketersediaan Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Aksesibilitas/Transportasi, Pelayanan Umum, dan Penyelenggaraan Pemerintahan. Berdasarkan 5 dimensi tersebut, IPD membagi desa menjadi tiga kategori, yaitu desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal.
Mengacu pendataan Podes 2018, dapat diidentifikasi desa tertinggal sebanyak 14.461 desa (19,17 %), desa berkembang sebanyak 55.369 desa (73,40 %), dan desa mandiri sebanyak 5.606 desa (7,43%).
Meski masih ada 14.000 lebih desa yang berstatus tertinggal, namun jumlah itu menurun drastis dari 2014. Tepat 4 tahun yang lalu, jumlah desa tertinggal mencapai 19.750. Artinya, hanya dalam selang 4 tahun, pemerintahan Joko Widodo mampu mengangkat status 6.518 desa tertinggal.
Adapun di periode yang sama, jumlah desa berkembang bertambah 3.853 desa, sedangkan jumlah desa mandiri bertambah 2.665 desa.
Catatan positif lainnya, hingga saat ini pembangunan desa di era Jokowi sudah melebihi sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019.
Dalam dokumen RPJMN 2015-2019, pengurangan desa tertinggal ditargetkan mencapai 5.000 desa, sedangkan jumlah desa mandiri ditargetkan setidaknya bertambah sebanyak 2.000 desa.
Pencapaian positif pemerintah nampaknya tidak lepas dari semua dimensi penyusun IPD yang mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan 2014. Dimensi dengan kenaikan tertinggi adalah Penyelenggaraan Pemerintah Desa, yaitu 9,81 poin. Sementara dimensi dengan kenaikan terkecil adalah Pelayanan Dasar, yaitu 0,92 poin.
Meski demikian, bukan berarti pemerintah perlu berpuas diri. Masih ada 14.000 lebih desa tertinggal yang perlu dijadikan perhatian. Persentase desa tertinggal paling besar berada di Provinsi Papua (87,12%), disusul oleh Papua Barat (82,03%), dan Kalimantan Utara (61,07%).
Kemudian, berdasarkan pendataan Podes 2018, masih ada 16.847 desa yang mengalami pencemaran air, 2.200 desa terdampak pencemaran tanah, dan 8.882 desa terkena pencemaran udara.
Selain itu, masih ada 14,99% desa yang ada kasus penyalahgunaan/pengedaran narkoba. Lalu, 3,75% desa yang menjadi lokasi perkelahian massal.
(TIM RISET 博彩网站 INDONESIA)
(RHG/RHG) Next Article Di Era Jokowi, Desa Tertinggal Berkurang 6.518 Desa
Most Popular