Jangan Senang Dulu! UMK Bekasi dkk Tak Wajib Naik Lho
Efrem Siregar, 博彩网站
19 October 2019 14:17
Jakarta, 博彩网站 -聽Sesuai ketentuan, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tak wajib ditetapkan gubernur setiap tahun, berbeda dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), hukumnya wajib.
Apalagi, bagi para gubernur yang memiliki kabupetan/kota dengan upah minimum (UMK) lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) tak diwajibkan menaikkan UMK聽pada 2020. Setidaknya hal ini ditegaskan dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif聽Dhakiri聽tertanggal 15 Oktober 2019.
Surat edaran bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 ihwal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019, ada poin kelima secara jelas menyebut聽"Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk kabupaten/kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP)."
Pihak kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan maksud dari surat edaran tersebut.聽Kepala Sub Bidang Media Massa, Humas Kemenaker聽Subhan, mengatakan bahwa gubernur bisa saja tidak menetapkan UMK, karena memang dalam aturan PP 78 2015 tentang pengupahan mengatur demikian.
Ini mengacu pada pasal 46 pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang mengatur bahwa gubernur "hanya" dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota, artinya tidak wajib. Selain itu, hanya diwajibkan bila gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.
Sementara itu, Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus kembali menegaskan bawah yang wajib ditetapkan oleh gubernur adalah UMP, bukan UMK.
"Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak wajib. Kalau tahun ini tidak menetapkan UMK, berarti berlaku UMK tahun kemarin," kata Dinar kepada 颁狈叠颁听滨苍诲辞苍别蝉颈补, Jumat (18/10)
Menanggapi ini kalangan serikat buruh gerah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan secara keseluruhan surat edaran menaker聽melanggar UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
"Surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan... Dan sudah ada keputusan MA yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak keputusan gubernur Jawa Barat yang membuat SK gubernur tentang聽nilai upah minimum padat karya di bawah nilai upah minimum yang berlaku... SK gubernur tersebut dibatalkan oleh MA," kata Said Iqbal聽kepada 颁狈叠颁听滨苍诲辞苍别蝉颈补.
Dalam konteks gubernur dapat tidak wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota untuk kabupaten/kota tertentu yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP seperti dalam surat edaran menaker聽dapat dilihat dari kasus di Jawa Barat. Pada kasus di Jawa Barat, UMP-nya jauh di bawah UMK聽Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Bogor, Depok, dan lain-lain. Daerah-daerah ini juga sentra industri terbesar di Indonesia.
Berikut daftar besaran UMK 2019 di Jawa Barat聽:
鈥� Kabupaten Karawang Rp 4.234.010,27
鈥� Kota Bekasi Rp 4.229.756,61
鈥� Kabupaten Bekasi Rp 4.146.126,18
鈥� Kota Depok Rp 3.872.551,72
鈥� Kota Bogor Rp 3.842.785,54
鈥� Kabupaten Bogor Rp 3.763.405,88
鈥� Kabupaten Purwakarta Rp 3.722.299,9
厂别诲补苍驳办补苍听UMP 2020 di Jawa Barat cuma bakal naik dari Rp 1.668.372 menjadi Rp 1.810.350 bila mengikuti kenaikan UMP 8,51%.
(hoi/hoi) Next Article UMP DKI Naik Jadi Rp 4,2 Juta, Buruh Tolak Mentah-Mentah
Apalagi, bagi para gubernur yang memiliki kabupetan/kota dengan upah minimum (UMK) lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi (UMP) tak diwajibkan menaikkan UMK聽pada 2020. Setidaknya hal ini ditegaskan dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Hanif聽Dhakiri聽tertanggal 15 Oktober 2019.
Surat edaran bernomor B-M/308/HI.01.00/X/2019 ihwal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019, ada poin kelima secara jelas menyebut聽"Gubernur dapat (tidak wajib) menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk kabupaten/kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP)."
Pihak kementerian ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan maksud dari surat edaran tersebut.聽Kepala Sub Bidang Media Massa, Humas Kemenaker聽Subhan, mengatakan bahwa gubernur bisa saja tidak menetapkan UMK, karena memang dalam aturan PP 78 2015 tentang pengupahan mengatur demikian.
Ini mengacu pada pasal 46 pada PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, yang mengatur bahwa gubernur "hanya" dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota, artinya tidak wajib. Selain itu, hanya diwajibkan bila gubernur menetapkan Upah minimum kabupaten/kota harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan.
Sementara itu, Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus kembali menegaskan bawah yang wajib ditetapkan oleh gubernur adalah UMP, bukan UMK.
"Sedangkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tidak wajib. Kalau tahun ini tidak menetapkan UMK, berarti berlaku UMK tahun kemarin," kata Dinar kepada 颁狈叠颁听滨苍诲辞苍别蝉颈补, Jumat (18/10)
Menanggapi ini kalangan serikat buruh gerah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan secara keseluruhan surat edaran menaker聽melanggar UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
"Surat edaran tersebut melanggar UU Ketenagakerjaan... Dan sudah ada keputusan MA yang memenangkan buruh yang menyatakan menolak keputusan gubernur Jawa Barat yang membuat SK gubernur tentang聽nilai upah minimum padat karya di bawah nilai upah minimum yang berlaku... SK gubernur tersebut dibatalkan oleh MA," kata Said Iqbal聽kepada 颁狈叠颁听滨苍诲辞苍别蝉颈补.
Dalam konteks gubernur dapat tidak wajib menetapkan upah minimum kabupaten/kota untuk kabupaten/kota tertentu yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP seperti dalam surat edaran menaker聽dapat dilihat dari kasus di Jawa Barat. Pada kasus di Jawa Barat, UMP-nya jauh di bawah UMK聽Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Bogor, Depok, dan lain-lain. Daerah-daerah ini juga sentra industri terbesar di Indonesia.
Berikut daftar besaran UMK 2019 di Jawa Barat聽:
鈥� Kabupaten Karawang Rp 4.234.010,27
鈥� Kota Bekasi Rp 4.229.756,61
鈥� Kabupaten Bekasi Rp 4.146.126,18
鈥� Kota Depok Rp 3.872.551,72
鈥� Kota Bogor Rp 3.842.785,54
鈥� Kabupaten Bogor Rp 3.763.405,88
鈥� Kabupaten Purwakarta Rp 3.722.299,9
厂别诲补苍驳办补苍听UMP 2020 di Jawa Barat cuma bakal naik dari Rp 1.668.372 menjadi Rp 1.810.350 bila mengikuti kenaikan UMP 8,51%.
(hoi/hoi) Next Article UMP DKI Naik Jadi Rp 4,2 Juta, Buruh Tolak Mentah-Mentah
Most Popular