²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tak memungkiri masih banyak kementerian yang tidak kompak dalam membangun desa.

Hal tersebut dikemukakan Muhadjir dalam konferensi pers usai rapat terbatas, Kamis (24/9/2020). Berdasarkan catatan pemerintah, setidaknya ada sekitar 12 kementerian yang tumpang tindih dalam bekerja membangun desa.

"Yang perlu saya kutip adalah belum terintegrasinya tenaga pendamping dan penyuluh yang berasal dari kurang lebih 12 kementerian atau lembaga yang belum bersinergi secara optimal di desa," jelas Muhadjir.

Muhadjir mengatakan, saat ini masih ada 306.267 tenaga pendamping dan penyuluh di desa yang berasal dari 12 kementerian dan lembaga yang dimaksud. Sementara jumlah tenaga pendamping di Kemendes, dianggap belum cukup memenuhi semua desa.

"Seandainya tenaga pendamping yang jumlahnya 306 ribu itu disinergikan, maka sebetulnya kekurangan seperti ini bisa ditutupi dan bahkan bisa saling menutupi," katanya.

Baca: Ambisi Kakak Cak Imin: Kemiskinan di Desa Harus 0%!

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran menterinya tidak membuat program sendiri dalam mentransformasikan perekonomian di desa di tengah pandemi Covid-19.

Hal tersebut dikemukakan Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan topik pembahasan percepatan penanganan ekonomi desa di Istana Merdeka, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Saya minta kemenerian jangan membuat program sendiri yang lepas, tidak terintegrasi, tidak terpadu, sehingga outcome hasilnya tidak terlihat," kata Jokowi, Kamis (24/9/2020).

"Misalnya Kemendes, memastikan dana desa digunakan produktif. PUPR penyediaan infrastruktur dasarnya, Kemenhub konektivitasnya, Kemensos penanganan warga yang kurang mampu," jelasnya.

(miq/miq) Next Article Sri Mulyani Tambah BLT Desa jadi Rp 2,7 juta per Keluarga