²©²ÊÍøÕ¾

RUU ini juga mengubah mandat kepada Bank Indonesia. Dalam UU No 3/2004 tentang BI pasal 7 ayat (1), mandat bank sentral adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Namun di RUU pasal 67, disebutkan bahwa mandat BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja, serta turut memelihara stabilitas sektor keuangan. Kemudian di pasal 68 diatur tugas BI sebagai berikut:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial di sektor perbankan sesuai hasil kesepakatan perumusan kebijakan makroprudensial dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Kemudian pasal 70 memberi kewenangan baru kepada MH Thamrin. Di pasal (2), dlaam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan, BI berwenang untuk:

1. Membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana.
2. Mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk ketentuan mengenai penyerahan, repatriasi, dan konversi devisa dalam rangka menjaga kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan.
3. Memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan cara repo SBN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.

"Dalam hal Bank Indonesia menggunakan kewenangan untuk membeli Surat Berharga Negara di pasar perdana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak berlaku ketentuan mengenai larangan Bank Indonesia membeli Surat Berharga Negara di pasar perdana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia," tulis pasal 70 ayat (3).

RUU ini juga menjadi payung hukum pembentukan Dewan Pengawas BI dan Dewan Pengawas OJK. Pasal 73 ayat (1) menyebut Dewan Pengawas bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas BI dan OJK.

Dewan Pengawas BI bertugas melakukan evaluasi kinerja dan kebijakan BI, kecuali evaluasi kebijakan moneter. Sementara Dewan Pengawas OJK bertugas melakukan evaluasi kinerja dan kebijakan OJK.

Dewan Pengawas BI dan Dewan Pengawas OJK diisi oleh lima orang, satu di antaranya adalah ketua merangkap anggota. Dalam pasal 74 ayat (3), berikut syarat bagi para calon anggota:

1. Warga negara Indonesia.
2. Sehat jasmani dan rohani.
3. Mempunyai integritas dan moralitas yang tinggi.
4. Bukan pengurus partai politik.
5. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, ekonomi, dan/atau hukum.
6. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga dan/atau semenda dengan anggota Dewan Gubernur BI dan anggota Dewan Komisioner OJK.

Dua dari anggota Dewan Pengawas dipilih oleh DPR, dua lagi dipilih pleh presiden atas usulan menteri keuangan, dan satu lagi adalah perwakilan industri perbankan untuk Dewan Pengawas BI dan perwakilan industri perbankan, pasar modal, dan/atau industri keuangan nonbank untuk Dewan Pengawas OJK yang dipilih oleh presiden atas usulan menteri keuangan.

"Badan Supervisi Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) dibubarkan pada saat anggota Dewan Pengawas Bank Indonesia diangkat," sebut RUU pasal 85.