²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Presiden Jokowi geram karena banyaknya perusahaan pelat merah yang masih banyak menggunakan barang impor, termasuk untuk kebutuhan pipa. Pelaku usaha mengungkapkan penyebabnya, karena produk impor lebih murah ketimbang lokal.

Hal itu terjadi karena Pemerintah dari pemasok baja tersebut mau mensubsidi komoditasnya. Karenanya, pelaku usaha juga sedang mengajukan biaya masuk anti dumping (BMAD) untuk melindungi pasar dalam negeri.

Baca: Jokowi Jengkel Pipa RI Banyak Tapi Tetap Impor, Ini Faktanya

"Dengan BMAD, Bukan kita larang impor tapi kita mau main di playing field yang sama karena banyak barang impor khususnya di lapis baja alumunium produk-produk ini enggak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia), lebih tipis dan harganya lebih murah karena dia disubsidi pemerintah eksportir," kata Direktur Utama PT.Saranacentral BajatamaTbk (BAJA) Handaja Suasanto dalam Clossing Bells ²©²ÊÍøÕ¾, Jumat (5/3/21).

Sejak 2019 lalu memang sudah ada pengetatan impor baja melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 110 Tahun 2018 mengenai Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunan.

Baca: Jokowi Jengkel: Pipa Banyak Tapi Masih Impor Untuk Apa?

Dalam beleid berlaku 20 Januari 2019 lalu, pengetatan dilakukan dengan memberlakukan kewajiban verifikasi atau penelusuran teknis di Pusat Logistik Berikat (PLB). Sebelumnya impor baja dengan tujuan diperdagangkan kembali (API)-U tak perlu mendapatkan verifikasi di (PLB). Tidak salah jika ada peningkatan produksi.

"Sebelum pengetatan impor kita kapasitas di 40%-50%, dengan pengetatan impor kita naik ke 50%-60% tapi bukan (berarti) itu sudah cukup. Kita masih ada kapasitas untuk supply demand di dalam negeri," kata.

Baca: Jokowi Ngamuk Predator Bunuh UMKM, Siap-Siap Ada Aturannya!

Namun, potensi itu bisa lebih tergarap ketika ada pengetatan yang lebih serius. Ada potensi okupansi yang ada saat ini bisa lebih bertambah dari waktu-waktu sebelumnya. Handaja cukup optimis ada peningkatan hingga 40% menjadi 80%-90%.

"Seperti sekarang di asosiasi baja lapis yang alumunium kita ajukan BMAD biaya masuk anti dumping. Dengan BMAD, Bukan kita larang impor tapi kita mau main di playing field yang sama karena banyak barang impor khususnya di lapis baja alumunium produk-produk ini ngga memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia), lebih tipis dan harganya lebih murah karena dia disubsidi pemerintah eksportir," kata Handaja.

(roy/roy) Next Article Skandal Pipa Impor Bikin Murka Jokowi, Garam Impor Juga Epik!