Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut pun menyebut Jokowi geram karena tindakan pejabat tersebut.
"Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat Presiden langsung," kata Luhut dalam rakornas BPPT 2021, Selasa (9/3/2021) lalu.
"Bikin pipa. Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu?"
Sayangnya, Luhut enggan menyebutkan siapakah pejabat yang dimaksud. Ia hanya menceritakan tanpa memberi detail.
Menanggapi hal ini, Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pun angkat suara, meski dirinya pun enggan menyebutkan siapakah pejabat yang dimaksud. Namun ketika ditanya apakah ini terkait proyek kilang Pertamina yang kini sedang gencar digarap Pertamina, dirinya mengatakan, "mungkin".
Seperti diketahui, sejak awal Februari 2021, Pertamina juga mengalami beberapa pergantian jajaran direksi, termasuk di subholding perseroan. Pada 5 Februari 2021, pemerintah melalui Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina melakukan perubahan susunan anggota dewan komisaris dan direksi Pertamina.
Pahala Mansyuri ditetapkan menjadi Wakil Komisaris Utama sejak 3 Februari 2021 dan M. Erry Sugiharto mendapat kepercayaan sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) terhitung mulai tanggal 5 Februari 2021.
Pahala menggantikan Budi Gunadi Sadikin yang telah menjabat Menteri Kesehatan RI. Sementara Erry Sugiharto menggantikan Koeshartanto. Selain itu, pada 15 Februari 2021 Pertamina juga mengganti sejumlah direksi subholding Pertamina dan anak usahanya.
Berikut manajemen Subholding dan Anak Usaha Pertamina yang baru dikukuhkan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati:
鈥� Refinery & Petrochemical Subholding (PT Kilang Pertamina Internasional):
- Direktur Utama Djoko Priyono
- Direktur Operasi Yulian Dekri
鈥� Power & NRE Subholding (PT Pertamina Power Indonesia):
- Direktur Utama Dannif Danusaputro
- Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Bisnis Said Reza Pahlevy
- Direktur Keuangan Iman Hilmansyah
鈥� PT Pertamina Geothermal Energi:
- Direktur Utama Ahmad Yuniarto
- Direktur Keuangan Nelwin Aldriansyah
鈥� PT Pertamina Drilling Services Indonesia:
- Direktur Keuangan Desiantien.
Halaman 3>>
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kesal gara-gara Indonesia masih dibanjiri impor pipa, padahal bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini berujung pada pemecatan pejabat tinggi Pertamina.
Bobby Gafur Umar, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas, mengatakan dalam program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) sudah disebutkan bahwa penggunaan produk dalam negeri oleh kementerian/ lembaga (K/L), BUMN, BUMD atau swasta adalah wajib.
Dalam kasus pipa menurutnya pipa impor dari China masih lebih murah daripada produksi dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/ jasa apabila memiliki penjumlahan TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan 40%. Produk dalam negeri yang digunakan harus mencapai TKDN 25%.
"Industri dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri. Sampai Pak Luhut bilang ada pejabat Pertamina diganti karena Pak Presiden nggak berkenan. Pertamina masih ada ada yang belum bisa memaksimalkan pemakaian produk dalam negeri," paparnya dalam webinar 'Membedah Peluang Bisnis 70 Triliun Di Sektor Hulu Migas', Rabu lalu.
Lebih lanjut dia mengatakan, pipa dari China sampai di Surabaya harganya tidak beda jauh dengan bahan baku dari Krakatau Steel. Dari bahan baku Krakatau Steel, begitu dilakukan pengelasan, maka ongkosnya bertambah 20-25%, sehingga pipa di Indonesia jauh lebih mahal.
"Harga pipa China sampai di Surabaya, pipa jadi sama bahan baku Krakatau Steel. Itu nggak beda jauh harganya, begitu las jadi pipa sudah nambah 20-25% ongkos pipa," jelasnya.
Bobby menjelaskan kenapa pipa dari China lebih murah yakni karena negara China memberikan kredit ekspor yang sangat murah. Jika perusahaan di China hanya ekspor bahan baku, mereka akan kena pajak yang begitu tinggi.
"Begitu ekspor produk jadi, dapattax incentives. Di Indonesia malah belum apa-apa kena pajak," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bijih besi dari Krakatau masih impor karena Indonesia belum ada sumber yang cukup. Menurutnya, pemerintah harus membantu agar perusahaan bisa mendapatkan bahan bakunya, sehingga produk bisa kompetitif.
"Instrumen penting penunjang TKDN, industri harus didukung teknologi. Kita harus kuasai kemampuan teknologi," paparnya.
Di sektor teknologi menurutnya perlu didukung dengan riset dan pengembangan (Research and Development/ R&D). Penelitian ini menurutnya penting, sehingga pemerintah harus memberikan dukungan.
"Pemerintah harus berikan dukungan ke R&D, dan pendanaan karena R&D ini sering dianggap cost (biaya), padahal ini investasi," tegasnya.
