²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Ombudsman mencium adanya potensi maladministrasi dalam rencana pengadaan impor beras sebanyak 1 juta ton oleh pemerintah. Lembaga pengawas pelayanan publik itu menilai stok beras saat ini masih tergolong aman, baik dari stok di lumbung padi, pedagang hingga hotel restoran dan kafe (horeka).

"Ombudsman mencermati adanya potensi maladministrasi terkait mekanisme keputusan impor beras, jadi terkait keputusan impor beras ini kami mencermati potensi adanya maladministrasi," kata Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers virtual, Rabu (24/3/21).

Selain mempermasalahkan mekanismenya, Ombudsman juga melihat bahwa ada potensi maladministari dalam manajemen stok beras akibat kebijakan hulu-hilir yang tidak terintegrasi. "Termasuk di dalamnya terkait pelaksanaan bantuan pangan tunai," sebut Yeka.

Pilihan Redaksi Tak Cuma Batu Bara, Energi Ini Bisa Gantikan Impor LPG Sempat Melesat, Batu Bara Akhirnya Ambruk Kena Profit Taking

Terciumnya aroma potensi maladministrasi karena stok beras di dalam negeri masih aman. Berdasar data Kementan, stok beras di Bulog mencapai lebih dari 800 ribu ton, stok beras di penggilingan padi sebanyak 1 juta ton, lalu di lumbung pangan masyarakat 6,3 ribu ton, pasar induk beras cipinang ada 30,6 ribu ton, horeka 262 ribu ton dan stok di rumah tangga sebesar 3,2 juta ton.

Total stok beras jika dijumlahkan mencapai 6 juta ton. Stok tersebut cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri, apalagi saat ini akan memasuki masa panen raya.

"Kami meminta kemenko Perekonomian lakukan rapat koordinasi terbatas untuk menunda keputusan impor hingga tunggu perkembangan panen dan pengadaan perum Bulog paling nggak sampe awal Mei," sebut Yeka.

(hoi/hoi) Next Article Bukan Ngadi-Ngadi, RI Memang Doyan Impor Beras, Ini Buktinya!