²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Praktik pungli di pelabuhan menjadi sorotan pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu terakhir. Bermula dari Jokowi sempat mendapatkan keluhan dari para sopir truk kontainer terkait dengan aksi premanisme dan adanya pungutan liar.

Setelah itu peristiwa curhatan para sopir truk langsung kepada orang nomor satu di Indonesia itu, sejumlah pelaku premanisme pun berhasil diamankan oleh polisi.

Pihak PT Jakarta International Container Terminal (JICT), pengelola pelabuhan peti kemas JICT, buka suara terkait langkah pemerintah dan pihak kepolisian.

JICT mengatakan mendukung langkah yang dilakukan pemerintah dan aparat penegak hukum membersihkan praktik pungutan liar di kawasan pelabuhan Tanjung Priok, termasuk di Terminal JICT.

Baca: Dikalung Celurit, Sopir di Priok Dipalak Rp 150 Ribu/Hari

Menurut Raditya Arrya Senior Manager Corporate Secretary JICT, pihaknya cukup prihatin dengan adanya praktik tersebut, termasuk adanya penangkapan oknum pekerja outsourcing di terminal JICT.

Raditya mengatakan JICT yakin hal itu hanya segelintir kelompok kecil oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

"Kami prihatin dengan adanya praktik pungutan liar yang terjadi, termasuk penangkapan terhadap oknum pekerja outsourcing di terminal JICT yang tidak bertanggung jawab, dan kami yakin bahwa ini hanya segelintir kelompok kecil oknum yang melakukan pungli di lingkungan JICT demi mendapatkan keuntungan pribadi semata," kata Raditya dalam keterangan yang diterima ²©²ÊÍøÕ¾, Sabtu (12/6/2021).

"Oleh karenanya, kami akan selalu mendukung setiap upaya penegakan hukum untuk memberantas praktik pungli," katanya.

Dia juga menyebutkan kecewa karena masih ada oknum pekerja tidak bertanggung jawab dari perusahaan outsourcing yang terlibat pungli.

Selain itu JITC yang sahamnya juga dimiliki BUMN Pelindo II ini juga akan memperketat dan menerapkan sistem whistleblowing yang telah berjalan.

Dengan begitu dapat mencegah terjadinya pelanggaran atau kecurangan terjadi.

"Setiap pelanggaran yang dilakukan akan diberikan sanksi berat sesuai ketentuan perusahaan yang berlaku. Sebagai operator peti kemas terbesar di Tanjung Priok fokus JICT adalah memberikan layanan yang cepat, aman dan efisien. Apalagi ditengah situasi pandemi saat ini banyak tantangan yang harus dihadapi pelaku usaha ekspor impor yang dilayani JICT," kata dia.

JICT juga mengajak dan meminta kepada setiap pengguna jasa, pelanggan dan mitra kerja untuk tidak memberikan atau membayar biaya apapun. Hanya membayarkan tarif resmi dan memiliki tanda terima resmi.

Dengan begitu diharapkan dapat menghilangkan praktik pungutan liar yang ada.

"Kita semua sebagai pelaku usaha di pelabuhan ini harus menjaga iklim usaha yang sehat dan bebas pungli. Semoga langkah penegakan hukum yang tegas dan konsisten ini akan semakin meningkatkan daya saing layanan di Pelabuhan Tanjung Priok, khususnya di JICT," ujar Raditya.

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia, Mahendra Rianto, menjelaskan paling tidak sopir truk mengeluarkan Rp 100 - 150 ribu per hari untuk biaya pungutan liar ini. Pungutan liar ini terjadi baik saat di dalam pelabuhan maupun di jalan menuju pelabuhan.

Aksi premanisme juga terjadi pada jalan menuju pelabuhan. Mahendra mencontohkan jalan menuju pelabuhan di kawasan Cakung, Cilincing, hingga Ancol, sopir truk sering dimintai uang jalan secara paksa.

"Mudah - mudahan dapat diatasi," katanya dalam Profit, ²©²ÊÍøÕ¾, Jumat (11/6/2021).

Baca: Duh, Tak Cuma Sekali Jokowi Marah Soal Pungli & Preman!

(tas/tas) Next Article Banyak Sopir Truk Dipalak Preman, Jokowi Telepon Kapolri!