²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pemerintah bakal memperketat kegiatan masyarakat setelah menaikkan level PPKM dari level 1 ke PPKM level 3, salah satunya adalah kegiatan di pusat perbelanjaan atau mal. Kebijakan pengetatan ini sebagai upaya menekan penularan Covid-19.

Jika sebelumnya saat di level 1, mal bisa buka 100 persen maka tidak untuk saat ini. Di mana kegiatan pusat perbelanjaan, mal, dan pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% sampai dengan pukul 21.00. Sontak, kalangan pengusaha pun ikut bereaksi atas kebijakan ini.

Baca: Waduh! Ada Peringatan dari Pengusaha Soal Gelombang II PHK

"Pelaku usaha melihatnya perlu kearifan, karena pelaku usaha dalam kondisi terpuruk. Kesehatan memang utama, tapi ekonomi perlu juga jalan, jadi gas rem sangat penting," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Kamis (2/12/21).

Aprindo juga mengusulkan pembatasan kegiatan masyarakat melalui pola lain, yakni bukan melalui pengetatan interkontinen atau seluruh wilayah, melainkan intrakontinen dengan wilayah tertentu saja, yakni wilayah yang memiliki potensi penularan besar dan lebih berisiko.

"Wilayah tertentu saja PPKM naik ke level 3, diatur supaya ketat, karena beberapa alasan vaksinasi belum mencapai 50%-60%, kedua masih positivity rate masih di atas 5%. Wilayah kota itu aja yang dibatasi PPKM-nya, dibuat lebih ketat. Kalau vaksinasi di atas 70% untuk pertama dan 50% kedua ya kami berharap ini dapat jalan seperti sekarang ini, tidak serta merta diperketat, karena ini penanggulangan sudah baik terkontrol, ter-tracing," sebut Roy.

Pemerintah sebaiknya mengalihkan fokus terhadap hal detil, misalnya pengawasan warga negara asing yang akan masuk ke dalam negeri. Pemerintah memang sudah menutup akses terhadap 11 negara, namun pengawasan di lapangan yang penting. Ha itu dirasa lebih efektif dibanding mengetatkan kegiatan ekonomi.

"Jangan serta merta semua dikunci, gimana ekonomi kita? pelaku ekonomi berharap besar pemerintah terhadap ekonomi belum pulih, tapi minimal dekati pemulihan," sebutnya.

Salah satu yang berpotensi terdampak adalah soal penyerapan tenaga kerja. Saat ini, jumlah tenaga kerja di sektor ritel tergolong besar, mencapai jutaan orang. Akibatnya bisa terjadi dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ada 4 juta tenaga kerja di se Indonesia. Minimal dirumahkan, belum di-PHK tapi gaji melorot, jadi 40%-50% dan itu mengurangi daya beli jadinya. Ujung-ujungnya mereka menahan daya beli," katanya.

Roy mengingatkan bahwa pembatasan aktivitas masyarakat yang terlalu ketat bisa berdampak pada pemulihan ekonomi. Bukan tidak mungkin angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perusahaan yang bangkrut kian kembali terjadi.

"Kalau dibatasi menyeluruh gimana ekonomi berjalan, sementara ada daerah-daerah yang jaga utuh prokesnya, masa mesti diperketat lagi ke level 3 atau 4. Kan nanti akan bergelimpangan lagi PHK, banyak lagi pelaku usaha, perusahaan yang bergelimpangan tutup, ini akhirnya berdampak sosial, kita nggak berharap itu." jelasnya.

Baca: Maaf Bukan Menakuti, Omicron Bisa 'Kuasai' Dunia 3 Bulan Lagi

(sef/sef) Next Article Pengusaha Dukung PPKM Level 3 Natal & Tahun Baru, Asal...