²©²ÊÍøÕ¾

Internasional

Sederet Kontroversi Anti-Islam di India hingga Kata Amerika

Tommy Patrio Sorongan, ²©²ÊÍøÕ¾
08 June 2022 10:00
Orang-orang yang memegang plakat meneriakkan slogan-slogan menuntut penangkapan anggota Partai Bharatiya Janata (BJP) Nupur Sharma atas komentarnya yang menghujat Nabi Muhammad, di sebuah jalan di Mumbai, India. (REUTERS/FRANCIS MASCARENHAS)
Foto: Orang-orang yang memegang plakat meneriakkan slogan-slogan menuntut penangkapan anggota Partai Bharatiya Janata (BJP) Nupur Sharma atas komentarnya yang menghujat Nabi Muhammad, di sebuah jalan di Mumbai, India. (REUTERS/FRANCIS MASCARENHAS)

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Ramai-ramai negara Muslim mengecam India. Bukan cuma Arab tapi juga hingga RI dan Malaysia.

Hal ini akibat penghinaan yang dilakukan pejabat partai berkuasa. Ia menghina Al-Quran dan Nabi Muhammad.

Sebenarnya, kontroversi soal Muslim di India sudah muncul serak 2019. Berikut empat catatan yang dirangkum ²©²ÊÍøÕ¾:

1. UU Anti Muslim

Kontroversi aturan menyangkut Muslim India sudah muncul sejak Desember 2019 lalu. Kala itu pemerintah India mengesahkan Undang-undang kependudukan yang disebut dengan Citizenship Amendment Act (CAA).

Ini bertujuan untuk mempercepat kewarganegaraan bagi warga Hindu, Parsis, Sikh, Buddha, Jain, dan Kristen yang teraniaya dan berada di India sebelum 31 Desember 2014. Namun UU ini nyatanya tidak berlaku bagi umat Islam.

Di beberapa negara bagian seperti Assam, beberapa warga menyetujui hal ini dengan alasan ketakutan bahwa warga Islam dari Bangladesh dapat menjadi bagian dari warga negara India. Hal ini pun memicu unjuk rasa besar umat Islam di mana CAA ditentang oleh partai politik Muslim, pengacara dan kelompok hak asasi manusia dengan alasan bahwa itu melanggar konstitusi sekuler.

2. Seruan Bunuh Muslim

Desember 2021, kontroversi soal anti Islam kembali muncul di India. Beberapa pemimpin agama mayoritas di negara itu juga sempat diduga telah menyerukan 'genosida' Muslim dalam sebuah pertemuan akhir tahun.

Cerita berawal dari sebuah laporan ke polisi di Uttarakhand. Berisi para pemimpin agama yang meminta warga mempersenjatai diri untuk membunuh Muslim.

Dalam satu klip yang menjadi viral, seorang pembicara di pertemuan itu mengatakan tidak perlu khawatir masuk penjara karena membunuh Muslim. "Bahkan jika hanya seratus dari kita menjadi tentara dan membunuh dua juta dari mereka, kita akan menang," kata seorang wanita berorasi.

Polisi sendiri mengatakan telah menanyai tersangka atas ujaran kebencian tersebut. Tetapi tidak ada penangkapan yang dilakukan.

3. Larangan Jilbab

Pada Maret 2022, otoritas negara bagian India mengeluarkan larangan penggunaan hijab di lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas. Hal ini terjadi di wilayah Karnataka.

Dalam sebuah keputusan Pengadilan Tinggi, Karnataka juga menyebut hijab merupakan hal yang tidak "penting" bagi Islam. Ini memicu protes dan demo di sejumlah wilayah.

"Ada cukup bahan intrinsik di dalam kitab suci itu sendiri untuk mendukung pandangan bahwa mengenakan jilbab hanya merupakan anjuran, jika memang memang demikian," ujar putusan itu.

"Apa yang tidak diwajibkan secara agama oleh karena itu tidak dapat dijadikan aspek inti agama melalui agitasi publik atau oleh argumen yang penuh gairah di pengadilan."

Sekretaris partai penguasa BJP, Yashpal Suvarna juga sempat membuat pernyataan kontroversial. Ia mengatakan larangan ini diberlakukan seiring dengan pedoman negara yang mengarah kepada politik dan ekonomi berlandasan Hindu, 'Hindu Rashtra'.

4. Menghina Nabi

Hal ini sendiri terkait dengan kasus yang baru-baru ini terjadi. Salah seorang Juru Bicara BJP, Nupur Sharma, dalam sebuah debat televisi telah menghina Islam.

Mengutip Sputnik News, dalam sebuah debat di media Times Now, Sharma disebut mengolok-olok Al-Quran. Ia menyamakannya dengan "bumi itu datar".

Ia pun menghina tokoh penting umat Muslim, Nabi Muhammad SAW. Hal itu karena menikah dengan istrinya Aisyah, saat masih muda belia.

"Nabi Muhammad menikahi seorang gadis berusia enam tahun dan kemudian berhubungan dengannya pada usia sembilan tahun," ujarnya dalam sebuah video yang kemudian dihapus oleh saluran televisi tersebut.

Bukan hanya Sharma. Hal sama juga dilakukan Juru bicara BJP lain, Naveen Jindal.

Ia berkomentar menghina Islam di sosial media. Jindal mengatakan di Twitter bahwa dia mempertanyakan beberapa komentar yang dibuat terhadap dewa-dewa Hindu.

Hal ini kemudian menimbulkan kecaman keras dari negara Muslim terutama Arab yang menjadi sumber perdagangan dan energi India. Bahkan beberapa menyerukan boikot.

Ini kemudian dijawab India dengan melakukan skorsing dan pemecatan ke dua anggota partainya itu. Kecaman juga datang dari RI dan Malaysia.

Halaman 2>>

Sebenarnya persoalan ini sempat dijabarkan Amerika Serikat (AS) akhir pekan lalu. Dalam dokumennya yang rilis Jumat (3/6/2022), AS menyatakan bahwa pejabat di India mendukung "serangan terhadap kelompok dari agama minoritas di negara itu seperti Muslim dan Kristen".

Dalam laporan tahunan tentang kebebasan beragama internasional, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan beberapa kasus serangan ditemukan di tempat-tempat ibadah umat minoritas.

"Di India, negara demokrasi terbesar di dunia dan rumah bagi keragaman agama yang besar, kami telah melihat meningkatnya serangan terhadap orang-orang di tempat-tempat ibadah," kata Blinken dikutip laman yang sama.

Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional, Rashad Hussain, juga mengatakan demikian. Ia menambahkan bahwa di India, beberapa pejabat bahkan mendukung meningkatnya serangan terhadap orang dan tempat ibadah.

AS pun menunjuk pada undang-undang yang membatasi konversi agama di India. Hal ini mengutip laporan diskriminasi terhadap umat Muslim dan Kristen.

"Politisi membuat pernyataan publik yang menghasut atau posting media sosial tentang agama minoritas," tambah laporan AS.

Pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri (PM) Narendra Modi diketahui seringkali dikritik karena dugaan diskriminatif. Terbaru, kasus diskriminasi yang dilaporkan adalah larangan berhijab di sekolah dan universitas wilayah Karnataka.

Sekretaris partai Modi BJP, Yashpal Suvarna bahkan menyebut larangan ini diberlakukan seiring dengan India yang akan mengarah kepada negara yang berpolitik dan berekonomi dengan landasan Hindu. Hal ini biasa dikenal sebagai 'Hindu Rashtra'.

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular