²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lagi lagi membuat heboh. Saat negara lagi kesulitan menghadapi besarnya kebutuhan untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), DPR malah memikirkan pengadaan tak masuk akal.

Gorden

Pada beberapa bulan lalu, DPR melakukan pengadaan anggaran gorden rumah dinas anggota DPR, yang dimenangkan oleh penawar harga tertinggi senilai Rp 43,5 miliar.

Hal ini diakui oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar. Dia mengungkapkan, sebelumnya gorden yang ada berjenis vitrase dan blind merupakan hasil dari proses pengadaan atau lelang Tahun Anggaran 2010, yang saat ini terdapat di Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata dan RJA Ulujami.

"Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," ujar Indra dikutip Rabu (31/8/2022)

Baca: Ojol Minta Jadi Pegawai, Banyak Negara Larang Sistem Mitra

Kesetjenan DPR sebelumnya tidak bisa memenuhi permintaan anggota dewan dimaksud karena belum adanya alokasi anggaran. Pada Tahun Anggaran 2022 baru didapatkan alokasi anggaran untuk penggantian gorden, vitrase dan blind. Namun hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit RJA Kalibata.

Adapun tender pekerjaan gorden dan blind DPR Tahun Anggaran 2022 dimulai pada tanggal 8 Maret 2022 dengan nilai HPS Rp 45 miliar. Indra menjelaskan, perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti tender ini sebanyak 49 perusahaan, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran.

Pada tahapan penjelasan pekerjaan yang dilaksanakan 14 Maret 202, terdapat 16 pertanyaan yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa.

Kemudian tiga perusahaan yang memasukkan penawaran untuk ikut tender pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR adalah, PT. Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37 miliar. Harga penawaran ini di bawah HPS 10,33%.

Baca: Banggar DPR Desak Sri Mulyani Cs Lepas Harga Pertamax

Lalu PT. Panderman Jaya dengan harga penawaran Rp 42 miliar atau di bawah HPS 7,91%, dan PT. Bertiga Mitra Solusi dengan harga penawaran Rp 43,5 miliar atau di bawah HPS 4,78%.

Pada tahapan evaluasi administrasi, dua surat penawaran memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen lelang yang telah ditetapkan, yakni milik PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus. Sementara PT. Panderman Jaya dinyatakan tidak lulus.

Setelah dilakukan klarifikasi administrasi, teknis, dan harga terhadap PT. Sultan Sukses Mandiri dan PT. Bertiga Mitra Solusi pada 1 April 2022. Kemudian diperoleh hasil bahwa PT. Sultan Sukses Mandiri dinyatakan tidak lengkap karena tidak melampirkan pengalaman 50% nilai dari HPS dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Sementara PT. Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lengkap.

Persoalan ini membuat gaduh publik. Sehingga pada Mei 2022, rencana pengadaan itu dibatalkan.

"BURT memutuskan Sekjen untuk tidak melanjutkan pelaksanaan pengadaan gorden, vitrase, dan blind rumah jabatan (RJA) DPR RI," kata Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso.

Baca: Harga Telur 'Terbang', DPR Desak Zulhas Gerak Cepat

Kalender

Usai masalah gorden, kini DPR menganggarkan biaya untuk pembuatan kalender 2023. Tak tanggung-tanggung, proyek tersebut memakan biaya sampai dengan Rp 955 juta.

Rencana ini tertera dalam situs LPSE DPR RI. Tender itu diberi nama 'Pencetakan Kalender DPR RI' dengan kode tender 739087.

Tender ini dibuat pada 23 Agustus 2022 dengan tahapan saat ini pengumuman pascakualifikasi. Tender berada pada satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Indra mengatakan ada dua jenis kalender yang akan dicetak, yakni kalender meja dan kalender gantung. Indra menyebut, berdasarkan harga perkiraan sendiri, kalender meja dianggarkan Rp 27.500 per unit dengan jumlah 5.000 unit. Sedangkan kalender gantung dihargai senilai Rp 45.500 dengan jumlah 15 ribu unit.

"Itu ada dua jenis, satu kalender meja dan satu kalender gantung. Harganya per unitnya HPS-nya sebelum lelang harga HPS-nya Rp 27.500 untuk kalender meja, yang kalender gantungnya Rp 45.500," ujarnya dikutip dari detikcom.

"Jumlahnya kalender meja 5.000 kalender gantungnya 15 ribu," lanjut Indra.

Tender ini membuat heboh publik. Sampai pada akhirnya Ketua Banggar Said Abdullah meminta pengadaan kalender itu disetop.

"Menurut hemat saya, marilah hal-hal yang artifisial, program-program kesekjenan yang artifisial dikurangilah," kata Said.

Said menilai pengadaan kalender itu tak urgensi. Pasalnya, kata dia, setiap orang sudah memiliki jam tangan dan gawai yang juga menyediakan fitur kalender digital.

"Pembuatan kalender itu kan hanya enak dilihat tapi fungsinya, namanya kalender setiap orang sekarang punya arloji, setiap orang punya HP. Untuk apa lagi?" ujarnya.

Baca: Pejuang KPR! Suku Bunga BI Bisa 4,50% Gara-Gara BBM Naik

Said setuju jika anggaran yang mencapai hampir sebesar Rp 1 miliar itu dialihkan pada hal lain. "Saya lebih setuju kalau Rp 955 juta itu dialihkan pada penguatan, umpamanya, terhadap paperless. Supaya di DPR sudah tidak ada lagi kertas berserakan setiap rapat kerja bersama pemerintah. Itu jauh lebih penting. Harapan saya dialihkan ke situ saja," ujar dia.

Said lantas meminta proses pengadaan kalender cetak itu disetop. Dia mendorong program kesekretariatan DPR yang sesuai dengan slogan 'go paperless'.

"Hentikan saja Rp 955 juta untuk kalender," katanya.

"Iya. Alihkan kepada yang fungsional, lebih berfungsi. Karena kalau paperless, artinya berapa banyak anggaran yang bisa diefisienkan," imbuhnya.

(mij/mij) Next Article 'Utang Pemerintah Diawasi Ketat'