
Kementerian Investasi Permudah Izin Usaha Sektor Pariwisata
Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pihaknya berkomitmen untuk berupaya mendorong percepatan perizinan usaha dan investasi.
Tercatat sejauh ini, total nilai proyek eksisting telah mencapai Rp 172,2 miliar (US$ 11,67 juta), nilai komitmen yang sedang berjalan sebesar Rp 1.552 triliun (US$ 106,24 juta), dan nilai minat investasi sejumlah Rp 1.186 triliun (US$ 81,19 juta).
Di samping percepatan perizinan, kata dia, pemerintah juga telah melakukan pembenahan baik dari sisi transportasi, regulasi, kemudian stabilitas negara.
"Karena kami tidak ingin di kondisi normal, 5 destinasi prioritas ini belum selesai. Tapi kami berkomitmen untuk melakukan percepatan perizinan," jelas Bahlil dalam Forum Investasi 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang diadakan oleh Kementerian Investasi/BKPM di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (9/9/2022).
Dengan berbagai pembenahan, Bahlil optimistis bahwa Indonesia bisa menjadi salah satu tujuan negara wisata.
"Dan saya tidak segan untuk meyakinkan bahwa di Indonesia banyak tempat wisata yang bisa kita tuju. Ada di Maluku, ada di Papua. Dan kita mempunyai alam yang bagus," pungkas dia.
Seperti diketahui, pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) disebut telah menarik investasi senilai US$ 435,3 juta. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan untuk dapat menarik lebih banyak investasi diperlukan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
"Besar harapan saya agar badan otoritas pariwisata dapat berubah status menjadi KEK pariwisata agar geraknya lebih lincah untuk menarik investasi yang jauh lebih besar. Sehingga pembangunan dan pengembangan 5 DPSP dapat dipercepat," kata Sandiaga
Ìý
Adapun kata dia, 2022 merupakan momentum kebangkitan sektor pariwisata di Indonesia. Terbukti, indeks travel and tourism development Indonesia naik menempati posisi 32 naik 12 peringkat dibandingkan 2019, dan berada atas Malaysia, Vietnam, hingga Thailand untuk pertama kalinya.
Ìý
"Pengembangan 5 DPSP oleh WEF diyakini merupakan program yang mengangkat ranking Indonesia karena memprioritaskan kebijakan pemerintah untuk 5 destinasi super prioritas, menciptakan destinasi baru selain Bali. Sehingga tercipta pemerataan perekonomian dan memaksimalkan sumber daya pariwisata yang ada di Indonesia," jelas dia.
Ìý
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam kemudahan berinvestasi untuk program 5 DPSP. Luhut mengatakan Menteri Investasi beserta kepala daerah terkait dapat memfasilitasi realisasi investasi dan memberikan insentif pada para investor yang akan masuk.
Ìý
"Kita perlu melakukan optimalisasi pembangunan sektor pariwisata, khususnya dari sisi aksesibilitas dan atraksi, di mana sumber daya tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD saja. Tetapi tentu dari invest baik dalam maupun asing," tegas Luhut.
Ìý
Dia menjelaskan bahwa sejauh ini realisasi investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai Rp 5,31 triliun pada 2020 hingga kuartal I-2022.
Ìý
"Fokus program pemerintah adalah tidak hanya menjadikan 5 DPSP, tapi juga sebagai destinasi investasi prioritas. Untuk itu kami mengundang para investor memanfaatkan momentum baik ini untuk berinvestasi pada 5 DPSP," papar dia.
Ìý
(rah/rah) Next Article Luhut: Mudahkan Investasi dan Insentif Pariwisata Prioritas