²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pelaku usaha meminta semua pihak, termasuk pemerintah dan pekerja saling bekerja sama. Untuk mengatasi efek domino tekanan ekonomi yang menumpuk, sehingga berujung pemutusan kontrak kerja, bahkan PHK massal.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman mengatakan, selama 2 tahun, sektor usaha harus tiarap akibat pandemi Covid-19.

Kegiatan produksi terhenti, sementara beban biaya tetap harus dibayarkan. Akibatnya, kata dia, efisiensi termasuk merumahkan hingga memangkas (PHK) karyawan jadi langkah yang ditempuh perusahaan.

Baca: PHK Startup Terjadi Lagi, dari Shopee Hingga Unicorn Xendit!

"Selama 2 tahun kita tiarap, tidur nyenyak. Sekarang, pandemi hampir berakhir, sudah mulai recovery. Tapi, harus menghadapi tantangan lagi. Ada badai BBM. Ini menjadi faktor yang bisa mengganjal produktivitas," kata Nurjaman kepada ²©²ÊÍøÕ¾, dikutip Kamis (6/10/2022).

"Kelangsungan produksi dihadapkan biaya tinggi lagi. Harga bahan baku akan naik, bahan penolong naik, juga bahan lainnya," tambah dia.

Kenaikan biaya-biaya produksi, ujar Nurjaman, akan menggerus pendapatan. Di saat bersamaan, kenaikan harga baku akan memicu kenaikan harga jual.

"BBM naik, harga jual naik. Mau nggak mau ini akan mempengaruhi daya beli masyarakat. Yang akan mengurangi pembelian. Akibatnya, stok barang akan tinggi," kata dia.

Jika stok barang masih banyak, akan menahan laju produksi perusahaan.

"Akibatnya, mau nggak mau terjadi efisiensi, pengurangan karyawan. Siklusnya seperti itu," kata Nurjaman.

Baca: Wajib Tahu! Jurus Amankan Rupiah Jika Resesi Sampai Terjadi

Karena itu, ujarnya, dibutuhkan solusi untuk mencegah perusahaan melakukan efisiensi. Di mana, korban efisiensi pertama yang paling cepat tentunya adalah karyawan.

"Kami tidak ingin gelombang PHK terjadi. Tapi, memang sekarang sudah ada. Sudah ada riak. Biasanya, dimulai dengan memutus karyawan kontrak dulu, baru kemudian PHK karyawan tetap. Ini harus dicegah, jangan sampai jadi gelombang PHK. Karena efisiensi itu memang tidak bisa dihindari," kata Nurjaman.

"Situasinya riskan dan memang sulit dikendalikan. Tapi, kami mengimbau perusahaan, tidak hanya di Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia, jangan dulu melakukan PHK. Tapi kan itu saran kami. Karena itu, semua pihak harus turun tangan," tambahnya.

Baca: Ada Lebih Ngeri dari Resesi, Presiden Tak Bisa Tidur Nyenyak!

Dia berharap, PHK menjadi keputusan terakhir yang ditempuh perusahaan.

"Kami berharap, pemerintah dan pekerja mau turun kasih solusi, mau berkorban. Semua unsur harus mau supaya yang jelek ini tidak terjadi. Kita harus bekerja sama, nah skema dari pekerja dan pemerintah apa? Kita cari formulanya," pungkas Nurjaman.

(dce/dce) Next Article Ribuan Restoran Tiarap Gegara Covid-19, Begini Nasibnya Kini