²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾-Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto berharap, Indonesia sebagai Presidensi ASEAN 2023 bisa memberikan terobosan dalam penyelesaikan masalah di Myanmar.

Seperti diketahui, Myanmar menjadi salah satu negara anggota ASEAN yang masih mengalami kekacauan sejak kudeta pada Februari 2021.

Negara-negara di ASEAN telah membuat 5-Point Consensus (5PC), yaitu kesepakatan yang dibuat dalam pertemuan para pemimpin Asean pada April 2021 sebagai solusi atas krisis di Myanmar.

"Ada program jangka panjang-menengah dan jangka pendek dalam dukungan bagi Myanmar. Dukungan jangka pendek itu seperti pemulihan demokrasi dan juga penghentian kekerasan," kata Andi dalam diskusi secara virtual, Senin (6/2/2023).

Andi mengatakan Indonesia dan negara di ASEAN telah banyak melakukan berbagai hal dan terus mendorong semua stakeholder untuk bisa melakukan 5PC tersebut. Namun hasilnya beberapa hal yang telah dilakukan sejauh ini belum maksimal dan bahkan beberapa hal dinilai gagal.

"Banyak hal sudah kita coba, bahkan ada beberapa titik kita gagal, tapi kali ini kita betul-betul berupaya agar dari 5 poin konsensus itu minimal 2 tahapan inklusif dialog yang penting bagi kita bisa terlaksana," jelas Andi.

Baca: Skandal Adani! Asing Tarik Rp 30 T dari India, 'Lari ke RI'

Sementara itu, Dirjen Kerjasama ASEAN Kemenlu, Sidharto R. Suryodipuro mengatakan salah satu tantangan masalah berlapis Myanmar yang paling mendesak saat ini adalah soal politik yang dipicu kudeta militer dua tahun lalu.

"Jadi yang harus diselesaikan mencari kesepakatan baru yang menjangkau semua pihak, yakni bagaimana keluar dari kemelut politik ini," jelas Sidharto.

Menurut Sidharto, masalah kebangsaan di Myanmar tidak pernah tuntas. Dalam konteks ini, Sidharto membandingkan Myanmar dengan Indonesia. Menurutnya, masyarakat Indonesia harus bersyukur ada Sumpah Pemuda dan Pancasila sehingga rasa ke-Indonesiaan sebagai negara kuat.

Baca: Emiten Batu Bara Ngacir, Tahun Ini Bakal Party Lagi?

"Ini suatu hal yang tidak ada di Myanmar, selama 70 tahun sejak merdeka, tidak selesai. Sehingga kudeta militer terjadi di atas krisis kebangsaan yang ada," ungkap Sidharto.

Jadi menurut Sidharto, yang mendesak untuk diselesaikan adalah kudeta militer. Setelah itu, harus dipikirkan proses perdamaian dan penyelesaian yang lebih panjang.

"Tentu yang diutamakan adalah 5-PC,kalau ini bisa diselesaikan secara inklusif akan jadi landasan untuk sesudahnya," pungkas Sidharto.

(dpu/dpu) Next Article 2 Tahun Kudeta Tetangga RI, Narkoba hingga Eksodus Pekerja