²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) selaku sisi hulu dari produsen minyak goreng menyatakan pihaknya khawatir dengan rencana peritel yang bakal menyetop pembelian minyak goreng untuk memasok ritelnya.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono menyebut inisiasi rencana mogok pembelian minyak goreng akan menganggu penyaluran kelapa sawit.

Baca: Supermarket Ancam Tak Jual Minyak Goreng, Kemendag Bilang Ini

"Posisi Gapki ada di hulu, apabila di hilir terganggu penyalurannya, maka di hulu juga akan terganggu," kata Eddy kepada ²©²ÊÍøÕ¾, Selasa (2/5/2023).

Untuk diketahui, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berencana tetap mempertimbangkan opsi penghentian pembelian minyak goreng untuk mengisi stok persediaan di ritel-ritel modern. Hal ini disebabkan, peritel mengaku sudah bete dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang tak kunjung membayarkan rafaksi minyak goreng senilai Rp 344 miliar.

Foto: (²©²ÊÍøÕ¾/Arrijal Rachman) Program Transmart Full Day Sale, Sabtu (15/4/2023) pukul 10.00 hingga 24.00 waktu setempat di 92 gerai Transmart seluruh Indonesia. (²©²ÊÍøÕ¾/Arrijal Rachman)

Kendati demikian, Eddy menyebut pihaknya tidak akan menyuarakan pembayaran rafaksi minyak goreng. Sebab, katanya, hal itu sudah dihandle oleh Kemendag.

"Sudah dihandle oleh Kemendag," tutur Eddy.

Padahal sebelumnya, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menuturkan bahwa yang bisa membawa kasus pembayaran rafaksi ini ke PTUN adalah produsen, karena produsen minyak goreng lah yang memiliki perjanjian dengan BPDPKS.

Baca: Ancaman Serius! Supermarket Bakal Tak Lagi Jual Minyak Goreng

"Kalau di PTUN kan itu seharusnya produsen, kenapa Pak Mendag minta Aprindo yang PTUN. Aprindo tidak memiliki perjanjian dengan BPDPKS. Jadi pernyataan untuk kami membawa ke PTUN itu juga dagelan, ya udah jelas waktu saya datang ke PTUN mewakili Aprindo, PTUN nya akan bilang 'dasarnya apa bapak melakukan gugatan PTUN?'. Ya gak ada hukumnya, kita nggak pegang perjanjiannya, yang pegang itu produsen minyak goreng, sektor hulu bukan sektor hilir," ujar Roy saat dihubungi beberapa waktu lalu.

"Tetapi produsennya juga pada gak ikut mau meneriakkan ini kepada pemerintah, karena kuatir ada sentimen dan lain sebagainya, banyak hal lah kepentingan yang lain," lanjut dia.

(wur) Next Article Kisruh Minyak Goreng, Bos Ritel Akan Datangi Kantor Mendag