²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyoroti kebijakan pemerintah di sektor kelapa sawit. Dia berharap, sinkronisasi kebijakan harus dilakukan di tengah ketidakpastian pasar.

Eddy menuturkan, konsumsi minyak sawit masih terus meningkat, hanya saja ekspor menurun. Hal itu, ujarnya, tak hanya karena kondisi ekonomi global, tapi juga efek dari dalam negeri.

"Kalau dilihat data, ekspor tahun 2022 itu kita memecahkan sejarah, sebesar US$39,07 miliar. Tapi itu karena harga sawit dan minyak nabati baik. Kalau dari (volume) ekspor, tidak terlalu besar. Dibandingkan tahun 2017-2108 lebih rendah," kata Eddy dalam Special Dialogue ²©²ÊÍøÕ¾ 'Menggapai Sawit Tetap Jadi Andalan Indonesia Saat Dunia Penuh Ketidakpastian', Senin (26/6/2023).

Baca: BPDPKS Kumpulkan Pungutan Sawit Rp186 T, Digunakan Untuk Ini

"Jadi, jangan sampai ada penurunan. Seperti kata pak Sahat (Ketua DMSI Sahat Sinaga), jangan sampai sejarah karet kita berulang. Dan, ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pelaku usaha. Pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron," tambah Eddy.

Sebab, imbuh dia, kebijakan yang tidak sinkron di dalam negeri telah berdampak pada penurunan ekspor sawit Indonesia. Dia pun membenarkan, tantangan perkelapasawitan RI saat ini tidak hanya berasal dari luar negeri, tapi juga dalam negeri.

Baca: LIVE! Kupas Tuntas Nasib Sawit di Tengah Ketidakpastian

"Betul (sentimen tidak hanya dari luar). Saya sepakat kita perlu satu badan untuk mengatur ini, jadi satu bahasa. Pelaku usaha bisa mendapatkan kepastian berusaha," katanya.

"Contoh, saat kita menutup ekspor, negara-negara yang sebelumnya mengambil stok dari kita berusaha mengambil dari negara lain. Artinya, mereka berusaha mengurangi ketergantungan. Kita yang kesulitan dan pasar kita turun," tukas Eddy.

(dce/dce) Next Article BPDPKS Kumpulkan Pungutan Sawit Rp186 T, Digunakan Untuk Ini