²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, cara paling ampuh untuk membangkitkan perekonomian tanah air adalah dengan pembelajaran sepanjang hayat.

Sri Mulyani menjelaskan, ilmu adalah aspek penting dan mendasar bagi setiap negara untuk membuat kemajuan. Sebab sumber daya manusia adalah kunci kesuksesan setiap negara ingin berjuang untuk bisa makmur dan bermartabat.

Baca: Fasilitas Kantor Kena Pajak, Ini Daftar yang Dikecualikan!

Ilmu, kata Sri Mulyani tidak hanya bisa didapatkan dari bangku sekolah, tapi juga bisa dari lingkungan dan orang sekitar dari segala umur dan dari semua orang apapun gendernya.

"Ini bukan hanya pengajaran di kelas, tapi melalui berbagai modalitas, baik itu formal atau non formal. Bersama-sama ini akan membuat kebutuhan dan permintaan belajar sangat luas," ujar Sri Mulyani secara daring dalam acara bertajuk 'Inclusive Lifelong Learning Conference' yang diselenggarakan oleh Kemenko Perekonomian bersama UNESCO, Rabu (5/7/2023).

"Pembelajaran sepanjang hayat sangat penting untuk peningkatan ekonomi kita, serta martabat masyarakat," kata Sri Mulyani lagi.

Menurut Sri Mulyani sangat penting untuk terus meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan kemampuan kerja, bagi tiap individu masyarakat. Dengan begitu, masyarakat jadi akan lebih mudah untuk bisa menghidupi dirinya sendiri.

Baca: Karyawan Dapat Kupon Makan Rp2,5 Juta, Siap-siap Kena Pajak!

Pembelajaran sepanjang hayat, kata Sri Mulyani juga merupakan respon untuk menghadapi segala tantangan dan perubahan yang terjadi, yang begitu cepat.

"Terkadang dalam waktu persiapan yang sangat singkat, seperti pandemi, gangguan digital, perubahan iklim, dan bahkan lingkungan geopolitik seperti sekarang," ujarnya.

Sri Mulyani juga menekankan, pembelajaran sepanjang hayat adalah filosofi hidup yang terus diterapkan di dalam dirinya.

Dengan pembelajaran hidup, berarti dapat menciptakan sistem untuk bisa mewujudkan hak pendidikan bagi semua orang dari segala usa dan membuka kesempatan untuk membuka potensi tiap masyarakat.

Pemerintah Indonesia pun, memiliki komitmen yang kuat untuk memperkuat reformasi pendidikan, untuk membangun daya saing dan meningkatkan produktivitas.

Lewat undang-undang, pemerintah pun berkewajiban mengalokasikan 20% dari APBN untuk pendidikan. Anggaran ini dialokasikan melalui anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Baca: 'Serangan' IMF ke Jokowi Dipertanyakan, Ada Apa di Balik Itu?

Sri Mulyani bilang, pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 612 triliun atau sekira US$ 40 miliar. Di mana sebagian besar anggaran pendidikan tersebut dialokasikan untuk mendukung pendidikan terbaik dari sekolah usia dini hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Hal ini untuk menunjukkan bahwa struktur politik di Indonesia, pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi tanggung jawab pemerintah," jelas Sri Mulyani.

Indonesia pun, kata Sri Mulyani sejak 2010 telah memiliki dana abadi sebesar US$ 10 miliar atau sekira Rp 150 triliun yang dikhususkan untuk menyalurkan beasiswa, kegiatan penelitian, budaya, dan kemajuan, serta meningkatkan kualitas universitas, dan hal-hal lainnya untuk mendukung perubahan industri dan ekonomi.

"Ini hanya untuk menunjukkan bahwa komitmen pendidikan tidak hanya satu periode kepresidenan, tetapi itu akan menjadi komitmen berkelanjutan berkelanjutan oleh pemerintah mana pun di Indonesia," kata Sri Mulyani lagi.

(cap/cap) Next Article Di Depan UNESCO, Sri Mulyani Pamer Dana Pendidikan RI Rp 612T